MigasReview, Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi akan berupaya mempercepat tata kelola di hulu migas dan meningkatkan lifting.

“Kami akan benahi industri hulu migas sehingga proses lebih jelas dan keputusan lebih cepat. Dengan demikian, kepastian berbisnis akan lebih tinggi,” ujar Amien di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).

Meskipun mengaku pengetahuannya mengenai SKK Migas terbatas, Amien memahami bahwa yang harus ditanganinya ada sekitar 300 lebih Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) eksplorasi dan produksi. Semua KKKS itu didukung oleh 1.500 kontraktor dengan hubungan transaksi yang sangat banyak.

“Meski saya kurang pengetahuan di industri hulu migas, saya punya tim di hulu migas. Yang perlukan itu adalah sistem yang bagus agar interaksi menjadi lebih efisien dan cepat. Sayang, ini belum tersedia padahal bisa menjadi alat untuk sharing informasi dan sebagainya,” jelas Amien.

Menurut dia, agar bisa cepat ada kepastian, diperlukan proses yang jelas dan hati-hati serta didukung oleh pengambilan keputusan yang cepat dan ada tingkat kepastian yang tinggi.

“Jadi tidak ada yang menggantung. Karena itu, saya melihat dalam waktu singkat, ini harus segera dilaksanakan,” jelas Amien.

Untuk meningkatkan lifting migas, dia akan mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif.

“Jangka pendeknya, saya akan melihat apa saja item-item yang masih pending agar bisa diselesaikan dalam waktu cepat sehingga lifting migas bisa ditingkatkan. Untuk jangka panjang, kecepatan bisnis hulu migas harus ditingkatkan,” jelas Amien.

Dengan penugasan khusus menakhodai SKK Migas, lanjut Amien, dirinya dituntut untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan industri hulu migas.

Di samping itu, ungkap Amien, pihaknya dituntut untuk segera membenahi kendala perizinan lahan yang hingga kini belum terselesaikan. Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait agar segera berkoordinasi dengannya dalam penyelesaian izin lahan itu.

“Jadi yang saya observasi adalah kendala besar dalam urusan izin. Ada di pusat, di daerah dan kabupaten kota. Ada juga kendala pembebasan tanah, termasuk di pelosok. Itu instansi lain yang di luar SKK Migas. Isu itu saya sudah paham. Untuk menyelesaikannya perlu koordinasi dan bantuan wilayah itu. Saya punya satu ide tapi belum bisa dijelaskan di sini,” tutur Amien.

Di sisi lain, kata dia, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Basri.

“Saya pernah diskusi sedikit mengenai itu. Saya akan fokus ke SKK Migas, juga di industri hulu migas untuk membenahi birokrasi yang diikuti rekomendasi tata kelola sistem dari tim reformasi,” kata Amien.

Amien juga menyoroti masalah efisiensi cost recovery.

“Bagi saya, yang menarik adalah efisiensi cost recovery. KKKS bayar, terus dikembalikan pemerintah. Bagaimana pengeluaran tersebut jadi efisien? Kalau cepat dan jadi efisien, tidak perlu pengeluaran yang jumlahnya sangat besar.” ungkap Amien. (aw)