Salis S. Aprilian

Menata Bisnis LNG Indonesia

04 October 2017, Editor Anovianti Muharti

dok. PHE
dok. PHE
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
4

Kesimpang-siuran informasi tentang bisnis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Indonesia yang sempat menjadi topik hangat beberapa pekan terakhir lebih disebabkan kurangnya pemahaman tentang bisnis energi ini yang sebetulnya sudah kita geluti sejak empat puluh tahun yang lalu.

Bisnis LNG adalah bisnis yang berbeda dengan bisnis minyak atau bisnis gas sekalipun. LNG atau liquefied natural gas, adalah gas alam yang dicairkan melalui proses pendinginan secara ekstrim hingga minus 160 derajat Celcius. Tujuan pencairan gas ini adalah untuk menghasilkan volume yang efisien untuk diangkut dari sumber gas ke konsumen.

Dengan proses pendinginan ini, volume gas akan susut menjadi seperenam ratusnya, sehingga pengangkutannya dapat menggunakan kapal tanker, kapal kecil, maupun isotank (tanki berlapis bahan cryogenic) yang dapat dibawa kapal barang atau truk.

Jika kita berbisnis minyak, maka dari hulu kita dapat memproduksikan, menyimpan dan mendistribusikan untuk kemudian dijual kepada pembeli dengan leluasa. Sementara dalam bisnis gas alam kita harus mempertimbangkan jarak dan volume gas yang akan disalurkan ke konsumen, apakah cukup dengan pipa, atau harus dijadikan CNG (compressed natural gas), atau LNG. Pemilihan metoda pengangkutan ini akan dijadikan dasar kontrak jual-beli untuk jangka waktu tertentu dengan volume tertentu.

Dari sanalah kemudian disepakati harga gas yang akan berlaku untuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Hal yang juga akan berpengaruh pada harga gas adalah sifak fisik dan kimia gas itu sendiri, seperti: tekanan, wujud gas, dan komposisi kimianya.

Kita tahu bahwa kita tidak dapat menyimpan gas dalam waktu yang lama seperti halnya minyak, sehingga gas harus langsung disalurkan ke pembeli. Kalaupun kita dapat menyimpan dalam bentuk LNG, itu hanya dalam beberapa saat karena volumenya akan berkurang. Keunggulannya dibandingkan dengan gas pipa, LNG secara ekonomis dapat menjangkau pembeli yang berjarak puluhan ribu kilometer, yakni dengan menggunakan kapal besar yang didisain khusus untuk mengangkut LNG.

Dari sisi pemanfaatannya, umumnya LNG digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, yakni dengan menjadikannya gas kembali melalui proses regasifikasi. Sementara penggunaan lain adalah untuk bahan bakar transportasi laut dan darat atau untuk kebutuhan rumah tangga layaknyan LPG dengan cara memasang perangkat konversi (converter kit) yang akan menyeimbangkan suhu mengubah gas alam dari bentuk cair ke gas yang menjadikannya bahan bakar.

Ekspor dan Kebutuhan Dalam Negeri

Lalu, mengapa LNG kita diekspor ke negara lain sementara kita membutuhkannya? Pertanyaan inilah yang sering mengemuka dalam diskusi tentang kebijakan energi yang terkait dengan keberadaan LNG kita. Jawaban yang mudah adalah karena kita sudah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli-pembeli "tradisional" seperti Jepang, Korea, dan Taiwan. Mereka sudah berkomitmen dari awal pengembangan industri LNG ini, pada saat orang masih mendewakan minyak sebagai bahan bakar dan belum banyak yang memanfaatkan gas.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah kontrak tersebut tidak dapat dinegosiasi kembali? Jawabannya tentu bisa, tetapi ada risiko legal, komersial, dan reputasi yang harus dipertaruhkan. Negosiasi harga LNG memang ada dalam klausul pininjauan harga (price review) yang termaktub dalam kontrak jual-beli LNG. Biasanya peninjauan harga ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahunan atau waktu yang disepakati bersama jika memang terdapat kondisi yang sangat ekstrim terkait formula harga dan perubahan data teknis (seperti: cadangan atau komposisi gas), data komersial (volume atau jangka waktu), dan lain-lain.

Cara lain yang sekarang sedang dicoba oleh Pertamina adalah dengan cara "swap" (menukar) LNG dari sumber satu dengan sumber yang lain untuk pembeli tertentu dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, komersial, dan infrastruktur yang tersedia. Inilah yang memerlukan perubahan paradigma, dari penjual LNG menjadi pembeli LNG yang kemudian memainkan bisnis portofolio atau yang populer dengan sebutan "LNG Trader."

Posisi Indonesia

Sebagai "trader" tentunya harus memiliki kemampuan menjual dan membeli LNG serta mempunyai sarana dan prasarana (infrastruktur) logistik yang mendukungnya, seperti: kilang LNG, tanki penyimpan, pelabuhan, kapal pengangkut, sistem pengelolaan, pengalaman dan reputasi. itulah trend yang sedang dilakukan oleh beberapa negara di dunia yang selama ini menikmati bisnis LNG sekaligus untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negerinya, serta bisnis turunannya. Jepang, Amerika, China, dan terakhir Singapura adalah contoh negara-negara yang ingin memasuki dunia perdagangan LNG.

Jepang dan Singapura bahkan merupakan dua negara yang tidak memiliki sumber daya gas sebagai LNG tetapi ingin memainkan peranan penting dalam bisnis LNG. Mereka sudah menjalin ikatan kontrak dengan beberapa negara produsen LNG, seperti Australia, Qatar, Amerika, Angola, Mozambik, dan dalam waktu yang sama membangun kerja sama dan menyusun Memorandum Kesepahaman (MoU - memorandum of understanding) atau bahkan HoA (heads of agreement) untuk menjajaki penjualan LNG di masa mendatang dengan penyiapan infrastruktur dan mata rantai logistik di negara-negara yang haus energi nanti.

Di situlah Indonesia masuk dalam pusaran bisnis LNG yang mau tidak mau harus dihadapi dengan lebih sigap dan cerdik agar dapat memanfaatkan pergeseran bisnis energi ini yang makin kompetitif. Maka pembangunan infrastruktur dan alur logistik yang handal serta efisien menjadi taruhannya. Jika hal itu tidak segera dibereskan, kita akan tertinggal dan sangat tergantung dari permainan negara-negara yang telah lebih dulu melangkah sebagai "LNG trader".

Pengembangan lapangan gas dalam negeri, seperti Masela dan Natuna D-Alpha, mungkin akan tertahan aspek keekonomian dan komersialitas di tengah banjirnya LNG dunia dengan harga yang makin kompetitif.

Selain membangun infrastruktur, yang kita perlukan sekarang adalah membuat aturan pemanfaatan (tata kelola) LNG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi di saat yang sama juga tetap mengambil keuntungan dari ekspor LNG yang mendatangkan devisa besar.

Langkah strategis ini antara lain dengan membuka keleluasaan ekspor-impor bagi perusahaan yang memang sudah lama berpengalaman dalam mengelola LNG. Kebijakan selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah dalam pembangunan infrastuktur, misalnya LNG to Power (pemanfaatan LNG untuk pembangkit listrik), yakni dengan mendorong BUMN energi (Pertamina, PGN, dan PLN), pemerintah daerah maupun swasta untuk bersinergi membangun pembangkit listrik berikut fasilitas regasifikasinya.

Jika semua itu dapat dilakukan maka selain terpenuhinya target elektrifikasi di seluruh pelosok Tanah Air, juga sekaligus menjadikan LNG ini sebagai perekat pulau-pulau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga!.

 

Salis S. Aprilian, Ph.D.

Technical Expert/Strategic Advisor

Direktorat Gas, PT Pertamina (Persero)

 

artikel ini diterbitkan di KOMPAS (Opini) pada tanggal 4 Oktober 2017

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Penandatanganan LoI PLTB Tanah Laut 70 MW dan PLTS Bali 1-2 100 MW

migas review Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Paris, Perancis (11/12/2017) menyaksikan penandatanganan 3 buah Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producers…