Iklim Investasi yang Kondusif Patut Jadi Perhatian Banyak Pihak

11 October 2017, Editor Anovianti Muharti

Oppie Muharti | MigasReview.com
Oppie Muharti | MigasReview.com
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
2

MigasReview, Jakarta - Terciptanya iklim investasi yang kondusif guna menunjang program pembangunan adalah hal yang patut menjadi perhatian banyak pihak.  

Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyampaikan, bahwa perubahan dalam lingkungan domestik serta lingkungan global, yang sejak dasawarsa lalu semakin cepat, perlu diperhitungkan secara cermat. Hal ini mendesak karena mulai tahun 2021, dunia akan melihat masuknya generasi milenial dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, di dalam posisi yang dominan.

"Di sinilah perhitungan-perhitungan bisnis akan mulai menghadapi tantangan-tantangan dari perhitungan-perhitungan kepentingan nasional. Isu-isu yang dihadapi PTFI (Freeport Indonesia, red) dan Pemerintah Indonesia saat ini mulai membawa potensipotensi ‘mismatch’ tersebut. Meskipun demikian, dalam situasi apapun mustinya ada kepentingan bersama di antara kedua belah pihak," jelasnya, pada acara diskusi bertajuk Membangun Iklim Bisnis yang Kondusif untuk Indonesia Sejahtera, di Jakarta (11/10/2017).

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menyampaikan, masalah utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah ketiadaan ketentuan assume and discharge yang menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum (stabilization clause).

“Kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, secara konsisten dan stabil melalui administrasi yang sederhana," ujarnya.

Paradigma Baru

Analis kebijakan mineral Rachman Wiriosudarmo dalam paparannya menyampaikan, perlunya paradigma baru dalam melihat peran sumber daya mineral dalam pembangunan.

"Kemanfaatan sumber daya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia (human development). Proyek pertambangan dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang sangat besar baik di hulu (upstream), hilir (downstream), maupun side stream. Efek pengganda tersebut harus dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Riaty Raffiudin menyoroti seberapa jauh kebijakan-kebijakan pada masa Reformasi telah meningkatkan potensi bangsa Indonesia dalam menghadapi korporasi-korporasi multi nasional atau trans nasional.

"Apabila aspirasi dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga non-pemerintah dan non-bisnis tidak dilibatkan, akan sulit untuk mendapatkan iklim bisnis kondusif yang menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai penyelenggara diskusi, pendiri dan Ketua Dewan The Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS) Suzie Sudarman mengatakan, diskusi ini berangkat dari misi INADIS untuk memperkuat masyarakat Indonesia melalui analisis ekstensif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. INADIS melihat pentingnya agenda kesejahteraan bersama, dimana seluruh elemen negara berkomitmen untuk menjalankannya secara efektif dan penuh integritas.

“Menciptakan kesejahteraan bersama salah satunya dapat dicapai melalui penciptaan iklim bisnis yang baik di Indonesia. Investment means job creation,” ujarnya.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Chevron Mulai Studi Proyek Indonesia Deepwater Development

migas review MigasReview, Jakarta - Chevron Indonesia mengumumkan bahwa telah memulai kegiatan studi untuk mendalami lebih jauh alternatif pengembangan Proyek Gendalo-Gehem, yang merupakan tahap kedua dari Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di Kutai Basin,…