Energi Baru dan Terbarukan Masa Depan Ketahanan Energi Nasional

07 November 2017, Editor Anovianti Muharti

(kiri-kanan) Deputi I Kepala Staf Kepresiden Kantor Staf Presiden I Darmawan Prasodjo, Ketua Bidang PSDA PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  Heriyanto Minda, Manajer Senior Energi Terbarukan PLN Budi Mulyono, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Wawan Supriatna, Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan DR. ing Pudji Utoro | dok. EBTKE
(kiri-kanan) Deputi I Kepala Staf Kepresiden Kantor Staf Presiden I Darmawan Prasodjo, Ketua Bidang PSDA PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Heriyanto Minda, Manajer Senior Energi Terbarukan PLN Budi Mulyono, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Wawan Supriatna, Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan DR. ing Pudji Utoro | dok. EBTKE
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
1

MigasReview, Jakarta - Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441 GW, yang saat ini baru terealisasi sebesar 8,89 GW.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wawan Supriatna dalam seminar Optimalisasi EBT untuk Masa Depan Ketahanan Energi Nasional yang diselenggarakan PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta, Senin (06/11/2017).

 Wawan mengatakan, untuk menjawab masalah lingkungan seperti gas rumah kaca, pemanfaatan EBT harus dioptimalkan.

"Saat ini, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain panasbumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut," ujarnya.

Selain optimalisasi EBT, pihaknya juga melakukan konservasi energi. Wawan mengatakan, konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta efisiensi pemanfaatannya. 

"Penggunaan energi masyarakat Indonesia saat ini cenderung boros. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye hemat energi yakni dengan program potong 10 persen," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi I Kepala Staf Kepresiden Kantor Staf Presiden I Darmawan Prasodjo mengatakan, produksi minyak bumi Indonesia semakin menurun sementara konsumsi semakin naik sehingga kebutuhan dipenuhi impor.

"Untuk itu perlu strategi untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan penggunaan EBT, dan pemerintah mendorong penggunaan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan bakar nabati (BBN)," ujarnya.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Penandatanganan Amandemen PPA untuk Proyek Panasbumi Rantau Dedap

migas review MigasReview, Jakarta - PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/(PPA) untuk Proyek Panasbumi Rantau Dedap, yang berada di Kabupaten Muara Enim…