Peraturan Menteri Tentang Gross Split Direvisi, Rampung Pertengahan Januari

05 January 2018, Editor Anovianti Muharti

Oppie Muharti | MigasReview.com
Oppie Muharti | MigasReview.com
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
0

MigasReview, Jakarta - Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Di aturan yang baru akan ditambahkan pasal mengenai pajak-pajak tidak langsung Kontraktor yang diubah atau diperhitungkan menjadi tambahan split.

“Permen itu nanti akan mengatur bagaimana nanti kalau Kontraktor mengeluarkan pajak-pajak tidak langsung, maka akan diganti oleh split,” kata Sekretaris Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto, seperti yang dilansir migas.esdm.go.id, Jum’at (05/01/2018).

Aturan ini merupakan perubahan kedua Permen 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split di mana akan ditambahkan satu pasal yang mengatur pajak-pajak tidak langsung kontraktor yang diubah atau diperhitungkan menjadi tambahan split.

“Satu pasal saja. Kalau tidak salah, disisipkan di pasal 7 Permen 8 Tahun 2017,” jelas Susyanto.

Dia memperkirakan pada pertengahan Januari 2018 ini, revisi aturan ini sudah selesai dilakukan.

“Drafnya sudah ada. Sebetulnya tinggal lapor, (kalau) Pak Wamen oke, (tinggal) tanda tangan Menteri ESDM. Itu saja,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017 telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

PP ini mengatur mengenai jenis-jenis penghasilan Kontraktor, penghitungan penghasilan kena pajak, biaya-biaya operasi baik yang dapat maupun tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasil bruto, pengakuan dan pengukuran penghasilan, perhitungan bagi hasil dan kewajiban Kontraktor atau Operator terkait pajak. Di samping itu, diatur pula mengenai pemberian insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan kepada Kontraktor.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Pertamina Lakukan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dengan EMP Bentu Limited

migas review MigasReview, Jakarta - Dalam melaksanakan program Refinery Development Master Plant (RDMP) untuk meningkatkan kapasitas dan kompleksitas kilang, direalisasikan dengan berbagai langkah persiapan pendukung operasional. Salah satunya pemenuhan pasokan gas…