MigasReview, Jakarta – Pembangunan kilang minyak baru demi menunjang pasokan bahan bakar minyak (BBM) domestik sangat perlu dilakukan namun implementasinya tidak perlu lagi menggunakan konsep seperti di masa lalu.

Pasalnya, pengelolaan kilang minyak dalam negeri saat ini sudah menggunakan bahan baku atau minyak mentah impor.

"Desainnya kan pakai crude oil impor. Jadi enggak usah seperti di zaman dulu yang membangun kilang dekat dengan sumur eksploitasi," tutur anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi di Jakarta, Selasa (20/1).

Kurtubi menjelaskan, dulu kilang dibangun di dekat sumur eksploitasi agar minyak mentah dengan gampang dialirkan ke fasilitas ini. "Ini karena saat itu produksi minyak kita masih banyak," kata Kurtubi.

Sehingga, dulu pemerintah membangun kilang di Balikpapan, Palembang dan Cirebon karena di sana banyak terdapat lapangan minyak.

"Peta kilang nasional saat ini terpusat di Indonesia barat. Menurut saya, bagian timur perlu tumbuh. Terlalu boros bila BBM disalurkan dari kilang di Balikpapan atau di Cilacap ke daerah timur," tandasnya.

Namun sekarang, kata Kurtubi, hal itu tidak bisa berlaku lagi.

“Sekarang, kilang minyak mesti dibangun di dekat konsumennya. Bukan lagi di dekat lapangan minyak karena sekarang sudah tidak ada lapangan minyak di Indonesia. Kini, kilang minyak harus dibangun di Indonesia bagian timur seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya usulkan di Lombok. Jadi, nanti ongkos angkut BBM yang sudah jadi ke konsumen dari NTT ke Bali, Sumbawa, dan Kaltim misalnya, bisa lebih murah," sebut Kurtubi.

Kenapa di Lombok? Menurut Kurtubi, kedalaman di Lombok di sekitar pulau tersebut 4 km dengan lebar 6 km sehingga pengiriman minyak mentah dari luar negeri tidak mengganggu pelayaran," papar Kurtubi.

Dengan membangun kilang baru di Lombok, kata Kurtubi, selisih biaya distribusi bisa setengahnya.

"Kalau misalnya biaya angkut per liternya sekitar Rp 300, biaya distribusi BBM sampai ke pompa bensin bisa dihemat setengahnya," ucap Kurtubi.

Alasan lain mengapa Lombok, kata Kurtubi adalah soal keamanan nasional.

”Kalau kilang minyak terpusat di Balikpapan, Kalimantan Timur, itu rawan. Kalau misalnya kita perang melawan Malaysia, kilang di sana dibom, ekonomi kita bisa langsung kolaps. Jadi, harus dibangun di tempat lain, jangan hanya di Kalimantan atau di Jawa. Ini juga untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan meningkatkan ekonomi lokal," kata dia.

PT Pertamina (Persero) sendiri menyatakan tahun ini pihaknya akan lebih fokus untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak yang dilakukan melalui upgrading maupun penambahan kilang minyak baru.

"Kami akan lebih pikirkan lagi soal upgrading dan pembangunan kilang baru demi meningkatkan pasokan BBM di dalam negeri," tutur Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.

Aksi Korporasi

Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, pembangunan kilang minyak sebaiknya diserahkan pada aksi korporasi.

Menurut dia, yang paling penting, pembangunan kilang minyak segera terealisasi dan tidak tergantung pada impor minyak.

"Itu kan urusan bisnis, Yang penting kilangnya segera dibangun," ujar Komaidi kepada MigasReview.

Komaidi tidak mempersoalkan apakah kilang dibangun dekat sumur eksploitasi ataupun mendekati konsumen.

"Kalau masalah lokasi itu kan urusan teknis bisnis," kata Komaidi.

Menurut Komaidi, pembangunan kilang berkaitan dengan beberapa aspek, di antaranya lahan yang dimiliki.

"Misalnya, pengusaha tidak punya lahan di Jakarta, dan optimalnya di sekitar Tangerang. Ya terserah. Jadi ini kontekstual, urusan bisnis. Tidak bisa dilihat secara hitam putih," ucap Komaidi.

Sementara itu, pengamat energi Hendrajit mengungkapkan, pembangunan kilang minyak mesti dilakukan secara serius dan terencana, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang sering dihalangi oleh Kementerian Keuangan.

"Kita tidak punya kilang baru. Kapasitas kilang kita hanya di 800 ribu barel per hari (bph). Dengan kapasitas yang rendah itu, seakan-akan kilang kita dikondisikan pada impor daripada cadangan minyak kita sendiri," ungkap Hendrajit.

Sehingga, kata Hendrajit, pembangunan kilang sebaiknya di area-area yang diyakini memiliki kandungan minyak.

Ditambahkannya, pembangunan kilang harus mempertimbangkan kekuatan geopolitik.

“Diperlukan pertimbangan dari perusahaan asing yang telah menguasai 75 persen blok migas dan mereka lebih mengetahui daripada kita. Mereka lebih mengetahui di daerah-daerah mana ada eksplorasinya,” kata Hendrajit. (albi wahyudi)