MigasReview, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengusahakan penyediaan tenaga listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

Dalam acara diskusi dan peluncuran Indonesia Energy Outlook 2018 oleh Institute for Essential Service Reform di Jakarta, Kamis (21/12/2017), Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana menyampaikan, dua prioritas dalam pengembangan ketenagalistrikan di tahun 2017 ini.

Pertama, pengembangan ketenagalistrikan yang mengedepankan pemerataan kelistrikan untuk daerah-daerah yang gelap gulita sebagai perwujudan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat. 

"Pemerintah menjamin pemerataan makin meluas, elektrifikasi rasio naik, tapi pada saat yang sama PLN tidak boleh menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) dan berusaha menurunkan nilai jual listrik agar terjangkau harganya," ujar Rida, seperti yang dilansir esdm.go.id.

Dia mencontohkan, di Papua yang baru saja diresmikan infrastruktur ketenagalistrikannya oleh Presiden Joko Widodo (20/12/2017), bahkan untuk memasang listrik saja masyarakatnya masih perlu disubsidi.

"Belum lagi bayar bulanannya, tentunya makin mahal (akan) menjadi beban," kata Rida.

Tugas utama Pemerintah di daerah-daerah tersebut yakni meningkatkan kesejahteraannya, juga menurunkan harga listriknya.

"Di sana masih banyak yang baru menikmati listrik, bahkan sudah sangat senang menerima sebuah bola lampu (LTSHE), kita harus memprioritaskan pemerataan dahulu agar berkeadilan," tegasnya.

Kedua, lanjut Rida, mengutamakan daya saing masyarakat. Dengan harga listrik yang murah ini ekonomi rakyat akan berkembang dan akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia.

"Bapak Presiden juga minta agar daya saing juga naik, artinya produk-produk kita juga naik," lanjutnya.

Dua hal inilah yang diprioritaskan dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional tahun ini. Namun, hal tersebut dipastikan Rida tidak akan mengurangi komitmen dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada tahun 2025.

"Kita upayakan maksimum, Bapak Menteri ESDM sangat pro EBT dan berkomitmen dengan Paris Agreement, untuk berkontribusi kepada dunia dalam aksi mitigasi perubahan iklim," katanya.

Rida kembali menegaskan, bahwa energi listrik tidak hanya tanggungjawab Kementerian ESDM tapi juga Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) sendiri ada 8 (delapan Kementerian/Lembaga) yang terlibat dalam meningkatkan eletrifikasi, dan juga satu lagi Pemda sebagai instansi vertikal Pemerintah di daerah yang merupakan kunci akhir kesuksesan pemerataan energi.