MigasReview, Jakarta -  Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menolak tambahan subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Padahal, penambahan subsidi tersebut sedianya dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan harga dengan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin jauh.

DPR beralasan, ketidaksetujuan tersebut karena pemerintah tidak bisa mencapai target dalam realisasi pengembangan BBN.

"Porsi subsidi BBN yang lalu sudah tidak realistis lagi. Kami ingin meningkatkan subsidi biodiesel menjadi Rp 5.000 per liter (RAPBN-P 2015) dari APBN 2015 sebesar Rp1500/liter sedangkan subsidi bioethanol jadi Rp3000/liter (RAPBN-P 2015) dari APBN 2015 sebesar Rp2000/liter," ujar Menteri ESDM Sudirman Said dalam Raker bersama Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (4/2).

Sudirman memperkirakan target volume 2015 untuk biodiesel sebesar 3,41 juta kiloliter (kl) dan bioethanol 0,117 juta kl.

"Untuk itu, dibutuhkan penambahan alokasi subsidi BBN sebesar Rp3,09 triliun pada RAPBN-P 2015 menjadi Rp19,4 triliun dari APBN 2015," imbuhnya.

Lebih lanjut Sudirman mengemukakan, saat ini pemerintah memiliki target pencampuran 10 persen BBN pada BBM, dan ke depannya angka campuran tersebut akan meningkat hingga 20 persen. Dengan demikian, untuk mendukung target tersebut, perlu harga yang baik, sehingga jarak antar harga BBN dan BBM tidak lebar.

Dirjen EBTKE Rida Mulyana mengatakan, anjloknya harga minyak dunia saat ini membuat keuntungan dalam memproduksi BBN makin tipis.

Harga Indeks Patokan (HIP) yang mengacu kepada MOPS sejak 2014 ikut terjun bebas seiring tumbangnya MOPS. Sejak itu, Pertamina kesulitan mendapat pasokan biodiesel.

Namun Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengungkapkan, tahun lalu saja realisasi dari pengembangan BBN tidak pernah mencapai di atas Rp1 triliun. Tahun lalu, anggaran yang terserap hanya sekitar Rp134 miliar.

"Permasalahannya adalah pemerintah minta tambahan anggaran 2015 (hanya) untuk jaga-jaga. Kedua, seingat saya dari target 10% itu, yang PSO baru 7% dan yang non PSO baru 2,5%. Secara realisasi, volume Solar masih minim dari pemberlakuan mandatori 10% maksium. Pemakaiannya juga belum tentu. Makanya kita harus hati-hati," kata Kardaya. (aw)