MigasReview, Bandung - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pentingnya kebebasan berinovasi dalam pengembangan teknologi, karena teknologi merupakan pilar penentu strategi percepatan pembangunan, khususnya dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Indonesia.

"Kalau mau percepatan, tiga pilarnya yaitu, pertama, bisnis proses harus transparan dan accountable, kedua, human capital yang mumpuni, ketiga, adalah teknologi. Karena kalau tidak ditunjang teknologi maka percepatan yang terjadi kemungkinan akan pelan, bahkan malah menjadi perlambatan," kata Arcandra^esdm.go.id.

Masalah utama yang menjadi penghambat lahirnya sebuah inovasi teknologi, khususnya dalam pengembangan EBT, menurut Arcandra dikarenakan pola pikir di Indonesia yang terlalu kaku dan kurangnya ruang kebebasan untuk berinovasi. Hal ini menyebabkan inovasi teknologi belum optimal bahkan sering kali gagal di tengah jalan.

Perspektif Arcandra, dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi harus ada kebebasan. Apalagi, lanjut dia, dalam membuat inovasi terkadang selalu menemui kegagalan. Namun, menurut dia, kegagalan itu jangan sampai menjadi persoalan dikemudian hari, sehingga membuat para inovator takut untuk berkreasi.

Pola pikir yang berkembang di masyarakat harus ada toleransi terhadap kegagalan dalam sebuah pengembangan teknologi dan inovasi.

"Selama ini kita zero tolerance terhadap kegagalan (dalam berinovasi). Padahal inovasi berasal dari sebuah kegagalan," katanya.

Di Indonesia, lanjut dia, ada paradigma bahwa segala sesuatu tidak boleh dilakukan kecuali yang disuruh, hal ini menjadikan setiap terobosan yang akan dikerjakan perlu ada dasar ketentuannya.

"Kita sangat takut sekali kalau (berinovasi) menciptakan sesuatu jika tidak ada cantolan hukumnya, tidak akan ada yang berani. Kalau ini terjadi terus kapan kita bisa maju," ungkapnya.

Namun demikian, pemerintah tetap berupaya mendorong inovasi pemanfaatan EBT untuk melistriki wilayah terluar Indonesia yang belum teraliri listrik PLN, salah satunya melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

"Satu rumah dapat empat lampu yang terkoneksi dengan panel surya," tutur Arcandra.

Program ini dibuat agar masyarakat di daerah terpencil seperti di Papua dan sebagian wilayah Indonesia Timur bisa mendapat akses listrik. Program LTSHE ini telah berjalan sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 realisasinya telah mencapai 79.556 rumah di lima provinsi.

Tahun ini, lanjut Arcandra, realisasinya ditargetkan mencapai 175.782 rumah di 15 provinsi dan tahun 2019 diproyeksikan sebanyak 150.000 rumah yang dapat teraliri listrik melalui program LTSHE ini.

"Inilah Nawacita Pak Presiden membangun Indonesia dari pinggiran, dengan membagikan gratis lampu tenaga surya hemat energi bagi saudara-saudara kita di daerah terpencil," pungkasnya.