MigasReview, Jakarta  - Setelah PT Pertamina (Persero) mengumumkan rencana dikeluarkannya produk baru, bensin varian baru bernama Pertalite dengan RON 90 pada akhir April atau awal Mei, muncul berbagai reaksi.

Pertamina beralasan, kemunculan produk ini adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat akan produk yang lebih berkualitas dari Premium (RON 88) namun harganya lebih murah dari Pertamax (RON 92). Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Pertalite bisa menggantikan Premium sepenuhnya pada 2 dua mendatang

Namun Tim Rekomendasi Tata Kelola Migas (TRTKM) menilai, Pertalite tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkannya.

“Saya rasa Pertalite tak sesuai dengan rekomendasi tim. Pengertian bertahap (dalam rekomendasi) adalah dalam konteks migrasi dari RON 88 ke RON 92. Bukan tahapan RON-nya. Inti rekomendasi kami (rohnya) adalah  produk BBM yang bisa ada benchmark-nya. Dengan Pertalite, benchmark yang apple to apple tetap tak ada,” kata Ketua TRTKM Faisal Basri.

Faisal berkesimpulan, Pertalite adalah bentuk reaksi Pertamina karena formula harga Premium tak diterapkan oleh pemerintah sehingga BUMN migas itu dirugikan. “Tadinya subsidi dibayar pemerintah, sekarang dibebankan ke Pertamina. Pemerintah tak konsisten. Bilangnya diserahkan ke pasar tapi kenyataannya tidak. Maka muncul distorsi jenis baru,” kritik Faisal.

Sebaliknya, Vice President for Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengklaim bahwa menyediakan secara bertahap bensin varian baru itu sesuai rekomendasi TRTKM.

Pernyataan itu diamini Vice President for Retail dan Marketing Pertamina Iskandar yang mengatakan bahwa produk baru ini sebagai jawaban atas rekomendasi TRTKM di mana dengan beralihnya masyarakat ke produk RON 90 dan 92, secara perlahan impor RON 88 akan berhenti.

Ditambahkannya, seharusnya Pertalite ini bisa diluncurkan pada 2007 lalu, namun selalu tertunda karena iklim pasar yang tidak sesuai.

“Tahun 2015 adalah momen yang tepat bagi Pertamina untuk meluncurkan Pertalite karena gap harga antara Premium dengan Pertamax semakin tipis," ujar Iskandar.

Sisakan Banyak Pertanyaan

Faisal menambahkan, banyak sekali pertanyaan tentang Pertalite.

“Apakah Pertalite sepenuhnya diproduksi di dalam negeri? Kalau ada impor, bagaimana benchmark harganya? Di-blending-nya di Singapura juga?  Apakah produk ini muncul untuk menutup kerugian jual Premium? Kenapa masih rugi?  Dengan adanya Pertalite, apakah volume Premium dikurangi? Bagaimana kalau ada kelangkaan Premium? Selama ini dinyatakan kebanyakan kilang Pertamina hanya mampu memproduksi RON 88, apakah sudah terjadi pembaruan kilang? Kalau ya, mengapa tak langsung ke RON 92 yang hanya menambah 1 Octane Number?” tanya Faisal.

Faisal menilai, negara butuh kebijakan pemerintah yang kredibel dan menyelesaikan tuntas masalah. “Kalau tak mau beri subsidi, ya serahkan sepenuhnya pada pasar. Kalau mau intervensi harga, ya siapkan konsekuensinya. Alokasikan dana subsidi,” kata dia.

Faisal juga mempertanyakan kemungkinan ongkos blending jika US$0,5 per barel sudah cukup untuk membeli Pertamax. “Rasanya di dunia tak ada model blending seperti ini,” kata dia.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas agar Pertamina tidak kalau harus ‘berakrobat’ terus. “Masalah mendasarnya, Pertamina akan hapus Premium di SPBU yang ada Pertalite. Kan tidak fair. Bukannya tambah baik malah tambah runyam,” kata dia.

Faisal memperkirakan ekses yang bakal muncul adalah penumpukan di SPBU yang menjual premium. “Lalu kalau ke luar kota yang belum ada Pertalite, terpaksa isi Pertamax atau turun kelas isi Premium. Kalau ribut di masyarakat, pemerintah batalkan Pertalite. Kasihan Pertamina. Menarik sekali istilah Bang Daniel (Vice President ISC Daniel Purba), non subsidized but still regulated (price). Kontradiktif sekali. Pemerintah tak bisa begitu. Ini bentuk kebijakan publik yang buruk,” kata Faisal.

Dia menambahkan, belajar dari kasus Elpiji 3 kg yang harganya belum pernah dinaikkan begitupun fee untuk SPBE, agen, dan pangkalan yang juga tak kunjung naik, maka kian marak kolusi yang terjadi untuk survival of the fittest.

Akal-akalan

Sementara itu, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria juga mengkritik kebijakan Pertamina mengeluarkan produk Pertalite tersebut meski dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut Sofyano, jika peluncuran Pertalite dimaksudkan untuk menggantikan BBM jenis Premium , maka itu dapat dinilai publik sebagai ‘akal-akalan’ pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM sejenis Premium.

“(Ini seperti) membuat kebijakan menghapus Premium dan ‘memaksa’ masyarakat beralih ke Pertalite. Dengan harga beli lebih mahal di atas harga Premium, akan bisa dimaknai sebagai kebijakan yang kembali memberatkan beban keuangan rakyat. Mengganti Premium dengan Pertalite adalah kebijakan yang sangat tidak ‘fair’ dan tidak pro rakyat , karena pada dasarnya rakyat sudah membeli Premium dengan harga yang sudah tidak ada muatan subsidi dari pemerintah,” kata Sofyano.

Dia menambahkan, jika pemerintah membuat alasan bahwa Premium tidak ramah lingkungan maka pemerintah seharusnya mampu menjelaskan, apa dampak negatif dari digunakannya Premium.

“Buktikan bahwa Premium telah merusak lingkungan di negeri ini padahal Premium sudah digunakan sejak puluhan tahun lamanya oleh rakyat. Bahkan, sejak zaman Orde Baru, negeri ini juga sudah menggunakan Premium malah di bawah RON 88. Namun hingga saat ini belum terdengar adanya survei atau penelitian tentang dampak penggunaan Premium itu. Pemerintah pun belum pernah menjelaskan dan tidak bisa membuktikan ke publik adanya ‘masalah’ lingkungan karena digunakannya Premium yang memiliki RON 88, apalagi di bawah 88,” kata dia.

Negara Lain Masih Pakai

Sementara itu, tambah Sofyano, negara-negara lain saja seperti Amerika Serikat, Rusia, Mesir, dan lainnya hingga saat ini juga masih menggunakan BBM dengan RON di bawah 88. “Jadi, jika Premium dinyatakan sebagai BBM yang tidak ramah lingkungan, negara besar seperti AS tentunya pasti sudah sejak lama melarang penggunaannya, apalagi yang di bawah RON 88,” kata dia.

Bahkan, katanya, masih ada negara yang menggunakan aditif methyl tertiary butyl ether (MTBE) yang harganya jauh lebih murah dibanding high-octane motor-gasoline component (HOMC). MTBE adalah sejenis oksigenat yang sama dengan methanol-ethanol atau ethyl tertiary butyl ether (ETBE). MTBE sudah dikenal dan dipakai secara luas di dunia karena harganya yang relatif murah dibandingkan dengan oksigenat lain.

“Perkembangan terakhir, di California - tapi hanya di California saja -  penggunaan MTBE dilarang karena telah terbukti mencemari air tanah dan saat ini Environment Protection Agency (EPA) mulai merekomendasikan pemanfaatan oksigenat lain di luar MTBE seperti HOMC yang sudah lama digunakan Pertamina untuk produk BBM-nya,” kata dia.

Namun, lanjut Sofyano, jika pertimbangan pemerintah mengganti Premium dengan Pertalite karena alasan importasi dan curiga bahwa hanya pihak tertentu saja yang bisa memasok RON 88, maka hal itu seharusnya dikesampingkan karena pemerintah tidak lagi menanggung beban pembelian Premium mengingat BBM tersebut sudah tidak lagi disubsidi.

"Toh yang membayar pembelian Premium pada dasarnya adalah masyarakat pemakai Premium itu sendiri. Dan pada dasarnya harga Premium RON 88 akan tetap saja lebih murah dari Pertalite RON 90 walau dipasok oleh siapapun juga. Artinya, tetap saja ada peluang bahwa harga beli Pertalite dan atau Pertamax bergantung pada pemasoknya di luar negeri ini. Lalu, apa ini bedanya dengan pengadaan Premium yang juga bersumber dari pemasok luar negeri?” tanya Sofyano.

Jika pemerintah ingin menghapus kecurigaan itu, kata dia, harusnya pemerintah yang menangani secara langsung pembelian BBM tersebut dan tidak menyerahkannya ke Pertamina.

“Dengan demikian, jika itu alasan untuk menghapus Premium, jelas harus kita tolak. Jika Premium dihapus dan diganti dengan Pertalite yang harganya lebih mahal dari Premium, itu maknanya memaksa dan membebani rakyat untuk membeli BBM dengan harga yang lebih mahal tapi ‘berlindung’ di balik RON-nya itu,” tegas Sofyano.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi setuju dengan langkah Pertamina mengeluarkan BBM varian baru agar dapat memberikan pilihan kepada masyarakat.

“Namun, diharapkan Pertamina tidak menghapus keberadaan BBM jenis Premium dan harga BBM baru itu lebih mendekati harga Premium,” kata dia.

Meski demikian, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa Pertalite ditargetkan bisa menggantikan Premium (RON 88) dalam dua tahun. “Premium secara bertahap digantikan Pertalite dalam jangka waktu dua tahun. Syukur-syukur sebelum dua tahun bisa selesai," ujar Sudirman.

Ditambahkannya, tujuan dikeluarkannya Pertalite adalah untuk membangun good governance mengingat bensin RON 88 sudah tidak ada lagi di pasar internasional. Karena ketiadaan pasokan, kata dia, hanya pembeli tertentu yang memesannya, termasuk Indonesia. (cundoko aprilianto)