MigasReview, Jakarta - Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2016. Acara yang berlangsung mulai 10-12 Agustus 2016, di Jakarta Convention Center (JCC), yang mengusung tema Innovative Breakthrough to Achieve 7.000 MW Geothermal Development by 2025. Secara resmi IIGCE 2016 dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. 

Dalam sambutannya mengatakan, energi geothermal (panasbumi) akan menjadi energi prioritas dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). Dia menyayangkan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber energi penghasil listrik terlengkap, tingkat elektrifikasinya masih rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia.

"Saya mengharapkan geothermal jadi bagian prioritas. Apabila kita berbicara renewable energy (energi terbarukan). Saya kira hampir semua renewable energy, apakah geothermal, hydro, biogas, sampah dan sebagainya itu kita berlimpah di negeri ini. Jadi apa yang keliru sehingga tingkat elektrifikasi kita dan tingkat konsumsi listrik kita masih termasuk terendah di beberapa negara di Asia ini. Padahal sumbernya begitu hebat, 10 tahun yang akan datang kita punya 23 persen renewable energy," kata Jusuf Kalla.

Apalagi, lanjut dia, jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea yang sesungguhnya tidak kaya akan sumber energi, Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, tingkat elektrifikasi menentukan tingkat industri. Dengan kata lain, rendahnya tingkat elektrifikasi membuktikan bahwa pertumbuhan industri di Tanah Air masih rendah. Atas dasar itulah, JK menekankan betapa pentingnya segera merealisasikan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyampaikan, bahwa sesuai komitmen Indonesia pada COP 21 di Paris tahun lalu mengenai penurunan emisi karbon, maka pengembangan energi panasbumi harus didorong dan dipercepat. Karenanya sangat diharapkan adanya masukan dari forum IIGCE.

"Pemerintah mengharapkan masukan melalui acara IIGCE 2016 ini," katanya.

Arcandra juga mengungkapkan untuk capai target 23 persen EBT di 2025, Kementerian ESDM akan lakukan tiga hal, yaitu transformasi proses bisnis, tingkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, pemerintah telah memberikan kondisi yang Iebih kondusif bagi para pengembang panasbumi dengan memperbaharui regulasi panas bumi, penyederhanaan sejumlah perizinan, dan sentralisasi birokrasi.

“Saat ini pengelolaan panas bumi sudah dapat dilakukan pada hutan konservasi. Selain itu EBTKE akan melakukan tender 30 WKP untuk periode 2016 sampai 2018. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE). Berbagai upaya ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan energi panasbumi," jelasnya.

Target Ambisius

Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Abadi Poernomo memaparkan, target 7.000 MW pada 2025 merupakan target yang ambisius, karena hingga saat ini total kapasitas Panasbumi adalah 1493,5 MW.

“Artinya masih ada kekurangan sebesar kurang lebih 5500 MW yang harus didapatkan dalam kurun waktu 10 tahun (atau 550 MW per tahun),” ujarnya.

Tentu saja, lanjut Abadi, target yang besar ini memerlukan investasi yang sangat besar, yaitu US$4-5 juta per MW. Untuk mendatangkan investasi tersebut dibutuhkan beberapa hal,

1. Tarif listrik yang menarik bagi pengembang panasbumi
   
2. Adanya jaminan pembeilan listrik dari PLN sebagai off taker
   
3. Kepastian hukum antara lain dengan tidak diterbitkannya peraturan perundangan baru yang membebani keekonomian proyek
   

Abadi menambahkan, eksplorasi adalah kegiatan kunci dalam rantai bisnis panasbumi.

“Kami yakin Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Tidak Langsung (in direct use) pengganti PP 59/2007 yang segera terbit akan lebih mendorong investor untuk melalukan pengeboran eksplorasi,” ujarnya.

Abadi juga menyampaikan, bahwa saat ini PLN juga telah menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah melalui pembelian listrik sesuai dengan tarif yang diatur oleh pemerintah.

“API telah dan akan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan energi Panasbumi di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (op)

Artikel terkait:

Tantangan Kembangkan 7.000 MW Energi Panasbumi

Jembatani Kepentingan Geothermal dan Konservasi Hutan