Pelaku Migas Butuh Kepastian Fiskal untuk Genjot Eksplorasi

18 May 2017, Editor Anovianti Muharti

dok. Oppie Muharti | MigasReview.com
dok. Oppie Muharti | MigasReview.com
facebook
10
twitter
google+
1
linkedin
1

MigasReview, Jakarta - Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Christina Verchere menyatakan, tekad para pelaku industri migas untuk mendorong kegiatan eksplorasi di Tanah Air.

“Beberapa tahun terakhir industri hulu migas nasional sedang lesu. Ini ditandai dengan nilai investasi yang terus menurun. Meski begitu, daya tarik investasi migas di Indonesia sebenarnya masih besar. Terbukti banyak potensi migas Indonesia saat ini yang belum tergarap,” ujarnya saat menjadi pembicara di Plenary Session I The 41st IPA Convention and Exhibition 2017, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/05/2017).

Upaya menarik investasi juga tengah gencar di lakukan Indonesia. Sayangnya, proyek laut dalam Indonesia sampai saat ini kurang menarik minat para investor. Verchere mengatakan, menurunnya minat investasi di Indonesia sebenarnya akibat struktur fiskal yang tidak menarik.

Situasi saat ini, lanjut dia, sudah jauh berbeda dengan 30-40 tahun lalu. Saat ini tidak ada kepastian fiskal bagi para pelaku migas di Tanah Air. Tentunya hal ini berdampak pada kepastian jangka waktu pengembalian investasi mereka.

Hal ini dibenarkan oleh Managing Partner General Energy and Mining Practice McKinsey Asia Tenggara Azzam Mohammad, Indonesia berprospek karena belum sepenuhnya tereksplorasi. Menurut dia, banyak sekali tempat baru yang belum terbuka di Indonesia. Kebanyakan letaknya telah bergeser ke laut dalam dan wilayah timur Indonesia.

“Kondisi yang sama juga terjadi di negara-negara lain yang mulai mengembangkan laut dalamnya seperti Meksiko dan Afrika. Mereka pun mencoba menarik investasi ke laut dalam dengan berbagai insentif,” ujarnya.

Harapan adanya kepastian fiskal ditanggapi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, proses bisnis memang harus mendapatkan keuntungan dan pemerintah paham dengan hal tersebut. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah siap membantu dan bernegosiasi dengan para pelaku karena industri dan bisnis butuh pemasukan.

Jonan menyatakan pemerintah telah berusaha memperbaiki izin dan proses bisnis di sektor hulu. Jika kontraktor mengalami kendala dengan hal tersebut, dia siap untuk membantunya.

“Silahkan datang ke saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jonan mengatakan, untuk memberi kepastian hukum dalam berinvestasi, pemerintah juga sudah membahas revisi UU Migas dengan DPR RI. Targetnya aturan tersebut akan diselesaikan sebelum akhir tahun. Revisi ini juga merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang dilakukan pemerintah.

Langkah serupa juga pernah dilakukan di Meksiko. Pemerintah Meksiko mengubah tata kelola industri migas dengan membuka peluang perusahaan asing untuk mengelola ladang migas dan mereformasi kebijakan fiskal di sektor hulu. Selama ini pengelolaan hulu dimonopoli oleh BUMN Migas mereka, Pemex. Setelah membuka akses pasar, investasi migas di Meksiko meningkat di tengah harga minyak yang masih rendah.

"Karena ada leadership dari Presiden dan Menteri, reformasi energi bisa diterima dan berjalan," ujar Direktur Jenderal Hubungan Investor dan Promosi, Kementerian Energi Meksiko Nicole David Palau, yang diundang khusus ke diskusi tersebut untuk berbagi pengalaman tentang tata kelola migas Meksiko.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Skema Gross Split, Bisnis Proses Lebih Efisien

migas review MigasReview, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Molderineral (ESDM) Arcandra Tahar menyampaikan, bahwa dengan kontrak bagi hasil gross split maka tata kelola hulu migas menjadi lebih efisien. Hal ini disampaikan di depan para stakeholder…