Tidak Konsistennya Perizinan Tambang dan Migas di Indonesia Berdampak Negatif Terhadap Indeks Tata Kelola Sumber Daya

10 August 2017, Editor Anovianti Muharti

migas review
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
1

  • Sektor pertambangan Indonesia mencapai angka memuaskan, yaitu 68 dari 100, dan menduduki peringkat ke-11 diantara 89 penilaian
  • Pelaporan keuangan yang baik membantu Antam untuk menduduki peringkat ketiga di antara 22 BUMN tambang lainnya yang dinilai
  • Perizinan, terutama dari sisi transparansi dan konsistensi, membutuhkan perbaikan
  • Hasil indeks dapat menjadi dorongan bagi BUMN energi Indonesia, Pertamina, untuk membuka lebih banyak informasi

Sebuah indeks global yang menilai tata kelola negara-negara atas sumber daya alam mereka telah memberikan nilai yang memuaskan bagi pertambangan di Indonesia, yaitu 68 dari 100 poin, dan menempatkannya pada peringkat ke-11 di antara 89 penilaian khusus sektor tingkat negara dan kedua di kawasan Asia Pasifik setelah India.

Prestasi industri pertambangan Indonesia baik dalam hal manajemen pendapatan karena adanya keterbukaan pemerintah soal anggaran, pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk dana bagi hasil di tingkat daerah, yang memungkinkan pemerintah untuk menurunkan hutang publik dan menyesuaikan pengeluaran selama dua tahun terakhir.

Berdasarkan Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017 (2017 Resource Governance Index), yang disusun oleh Natural Resource Governance Institute (NRGI), sektor pertambangan Indonesia mendapatkan nilai 37 dari 100 poin pada sub-komponen perizinan, yang menempatkannya hampir 40 poin di bawah pemain terbaik dalam indeks ini untuk subkomponen tersebut. Angka ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan kepentingan finansial kepada publik oleh para pejabat, identitas pemilik perusahaan yang sebenarnya (beneficial owners), dan kontrak-kontrak. Akan tetapi, undang-undang (UU) minerba di Indonesia sedang direvisi tahun ini. Hal tersebut berpotensi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan.

Di sisi lain, sektor minyak dan gas (migas) Indonesia juga berhasil mendapatkan 68 poin dari keseluruhan 100 poin. Tata kelola sektor ini lebih baik dalam hal manajemen pendapatan daripada realisasi nilai yang merupakan komponen penilai untuk tata kelola perizinan, perpajakan, partisipasi negara dan perlindungan lingkungan. Perpajakan di sektor migas Indonesia adalah pengecualian, karena justru merupakan salah satu yang terbaik dalam keseluruhan indeks.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji UU migas dan minerba dengan fokus pada perizinan, rezim fiskal, dana bagi hasil dan tata kelola BUMN. Pejabat pemerintah dapat menggunakan hasil indeks ini untuk membantu menjaga fokus mereka, kata para ahli NRGI.

Revisi atas kedua UU ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kurangnya transparansi dalam kontrak-kontrak migas dan pertambangan serta kepentingan finansial pejabat publik. Faktor-faktor inilah yang menurunkan nilai Indonesia dalam hal realisasi nilai untuk kedua sektor.

Mengomentari temuan tersebut, Indonesia Country Manager NRGI Emanuel Bria mengatakan, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang baik, namun selalu ada kesenjangan antara peraturan tertulis dan praktik.

“Untuk wilayah Asia Pasifik, kesenjangan antara praktik dan hukum ini adalah yang tertinggi kedua setelah Laos dalam hal pertambangan. Penerapan aturan secara konsisten merupakan salah satu area utama yang harus diperbaiki oleh Indonesia," terangnya, melalui siaran pers, Kamis (10/08/2017).

Perbedaan utama antara sektor pertambangan dan migas di Indonesia, lanjut Bria, adalah kinerja yang baik dari perusahaan pertambangan milik negara, Antam, dibandingkan dengan kinerja perusahaan minyak dan gas Pertamina yang hanya mencapai nilai memuaskan.

“Sebagai perusahaan publik, Antam diharuskan menerbitkan laporan keuangan tahunan, sedangkan Pertamina hanya diminta melakukannya untuk para pemegang sahamnya," ungkapnya.

---

Hasil lengkap dari Indeks Tata Kelola Sumber Daya (Resource Governance Index) tersedia di www.resourcegovernance.org.

---

Resource Governance Index adalah jumlah total dari 89 penilaian khusus sektor di 81 negara (di delapan negara, NRGI meneliti sektor minyak dan gas dan juga pertambangannya), yang diformulasikan dengan kerangka 149 pertanyaan kritis yang dijawab oleh 150 peneliti, yang mengacu pada 10.000 dokumen pendukung.

Untuk setiap penilaian, NRGI menghitung skor komposit dengan menggunakan skor dari tiga komponen indeks. Dua dari ketiga komponen tersebut terdiri dari penelitian terbaru yang berdasar pada jawaban para ahli terhadap kuesioner, dan pengukuran secara langsung terhadap tata kelola negara-negara atas sumber daya ekstraktif mereka.

Komponen pertama—realisasi nilai—mencakup tata kelola pengalokasian hak ekstraksi, eksplorasi, produksi, perlindungan lingkungan, pengumpulan pendapatan dan BUMN. Yang kedua—manajemen pendapatan—mencakup anggaran nasional, dana bagi hasil daerah dan dana abadi. Komponen ketiga indeks menilai daya dukung lingkungan dari suatu negara. Komponen ini mengacu pada penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk mengukur konteks tata kelola yang lebih luas.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Menata Bisnis LNG Indonesia

migas review Kesimpang-siuran informasi tentang bisnis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Indonesia yang sempat menjadi topik hangat beberapa pekan terakhir lebih disebabkan kurangnya pemahaman tentang bisnis energi ini yang sebetulnya sudah kita geluti…