MigasReview , Jakarta – Sejak 1 September 2013, mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi sebesar 10 persen (B10). Dengan kebijakan tersebut, realisasi implementasi mandatori biodiesel pada 2014 mencapai 1,84 juta kilo liter (kl) atau meningkat sebesar 75 persen dibandingkan capaian 2013. Pemanfaatan biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) menjadi penyumbang utama dalam peningkatan capaian tersebut, yaitu sebesar 1,16 juta kl, atau setara dengan 62,7 persendari total capaian 2014.

Mulai 1 April 2015, mandatori biodiesel untuk campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar ini ditingkatkan menjadi 15 persen (B15). Kini, pemerintah pun berancang-ancang untuk menetapkan mandatori biodiesel hingga 20 persen (B20) dan B30. Bahkan, pemerintah telah menekan prinsipal Toyota di Jepang agar mau menguji mesin dengan biodiesel 50 persen.

Rencana ini mendapat dukungan dari banyak kalangan karena akan makin menghemat devisa Indonesia untuk impor BBM. Sisi positif lainnya adalah makin membuat investor tertarik untuk berinvestasi di pabrik biodiesel.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai tugas untuk memastikan penyediaan energi terbarukan ini bisa tetap berkelanjutan di masa mendatang sehingga Indonesia tidak lagi tergantungkan pada impor energi fosil.

Berikut paparan Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana kepada MigasReview pekan lalu:

Apa dasar penerapan kebijakan mandatori biodiesel 15 persen?

Tujuannya adalah untuk memperbaiki neraca perdagangan berjalan yang negatif akibat impor bahan bakar minyak yang terlalu besar. Padahal di dalam negeri terdapat sumber yang melimpah yaitu crude palm oil (CPO) yang bisa dikonversi menjadi biodiesel sehingga mampu mengurangi belanja devisa. Tahun lalu, dengan B10 yang tidak terlalu berhasil saja, negara bisa menghemat US$1,9 miliar, maka tahun ini dengan B15 penghematan devisa ditargetkan sebesar US$2,54 miliar.

Tentunya kebijakan ini melihat resources yang ada di dalam negeri yaitu CPO yang produksi tahun ini diperkirakan sebesar 31 juta ton. Kita juga menimbang harga biodiesel dari sawit, apakah harganya ‘masuk’ apa tidak? Ternyata ‘masuk’.

Apakah masyarakat siap dengan B15?

Dalam penerapan B10 tidak ada laporan dari masyarakat yang mesinnya mogok akibat menggunakan Solar dengan campuran B10. Sekarang, kita sudah melakukan road test dengan menggunakan B20 dan ini diikuti oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Mereka meminta sebelum B20 diterapkan, dimulai dengan B15 terlebih dahulu. Nah, yang sedang kita lakukan ini cocok dengan permintaan Gaikindo sehingga tidak ada resistensi dari mereka.

Adakah pihak yang dirugikan dalam kebijakan B15?

Bukan dirugikan tapi keuntungan menjadi berkurang 15 persen, yaitu mereka para pengimpor BBM. Walaupun hanya 15 persen, namun dikalikan dengan pemakaian setiap hari, katakanlah dengan nilai US$100 juta, kebijakan ini membuat pemakaian BBM menjadi tinggal US$85 juta. Nah, para pengimpor BBM tentu ‘tersikut’ dengan kebijakan ini. Di sisi lain, yang diuntungkan adalah pengusaha sawit sebagai ’musuh’ pengimpor BBM.

Bagaimana tanggapan para pengusaha CPO?

Saya sudah berkata kepada para pengusaha sawit “Bapak-bapak berhadapan lho dengan pengimpor BBM”. Mereka pun siap menghadapinya. Yang pasti, negara tidak berpihak kepada pengusaha sawit. Negara tetap berpihak pada rakyat. Saya sendiri tidak untung apa-apa, hanya berusaha untuk mengurangi belanja devisa negara. Kepentingan saya adalah bagaimana negara ini lebih jaya. Itu saja.

Apakah ada rencana menerapkan mandatori ini sampai 50 persen?

Kami ingin menerapkan B30 dan itu ingin kami percepat. Bahkan, kemarin waktu Pak Presiden ke Jepang, kami beritahu ke Menteri Perekonomian Sofyan Djalil agar Toyota mau bikin mesin yang bisa mengonsumsi B50. Meski di Jepang tidak pakai campuran biodiesel, tetapi kalau mereka mau jualan di Indonesia ya harus seperti itu. Sebelum sampai ke B30, banyak investor yang bertanya pada kami, apakah benar akan menerapkan B20? Saya jawab ya. Mereka pun berminat untuk membangun pabrik biodiesel. Dari situ, masuklah investasi. Anggota DPR pun ada juga yang ikut membangun pabrik biodiesel. Paling tidak mereka ikut mengawasi jalannya mandatori biodiesel ini. (tyo raha)