Gross Split (Bagian 3 - Selesai)

Unrecovered Cost, Pertahankan Produksi Sebelum Kontrak Terminasi

10 April 2017, Editor Anovianti Muharti

migas review
facebook
10
twitter
google+
1
linkedin
0

MigasReview, Jakarta - Ratusan tahun sumur-sumur di lapangan minyak dan gas (migas) di Indonesia terkuras, sehingga kondisinya sudah tidak lagi mudah didapatkan. Akibatnya, untuk mempertahankan laju produksi migas memerlukan pengembangan teknologi yang memakan biaya yang tidak sedikit. 

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, setelah memerhatikan laju penuruan terjadi ketika kontrak migas memasuki masa teminasi, sering menjadi persoalan karena sebagai kontraktor akan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan, namun apa kompensasinya setelah kontraknya selesai? 

Berikut penuturannya saat ditemui MigasReview.com di kantornya, Jum’at (24/03/2017).

---

Dengan kondisi lapangan migas di Indonesia, apakah memungkinkan produksi nasional mencapai 1 juta barel per hari (lagi)?

Proven reserve sekitar 3,6-3,8 miliar barel. Seandainya, produksi 800 ribu barel per hari, berapa lama akan habis? sekitar 12 tahun. Sebenarnya, tidak habis. Minyak itu tidak habis, kenapa? saya ingin memperbaiki ini, bukan kata 'habis' yang sering kita dengar. Namun, kita sudah tidak mampu lagi memroduksi minyak, bukan habis karena di bawah sana masih ada. Tapi, Tuhan belum memberi ilmu kepada kita untuk mengetahui bagaimana ngambilnya. Sampai suatu saat nanti, siapa yang mendapatkan hidayah, dapat ilmu, mungkin masih 50-60% lagi di bawah sana yang belum terambil. Tidak habis, masih ada di bawah sana, intinya apa? Teknologi. 

Apakah bisa produksi nasional kembali ke 1 juta barel per hari atau 1,6 juta barel per hari seperti dulu? Dengan melihat kondisi sekarang selalu turun, ini yang sedang kita usahakan menahan laju penurunan itu. Blok-blok yang mendekati 3-4 tahun masa terminasi (biasanya) mengalami penurunan produksi, kenapa? Secara bisnis, dalam 4 tahun akan habis kontraknya, mau nambah investasi untuk pemboran, apa biayanya diganti dengan pemerintah? Kalau menggunakan PSC konvensional, kontrak yang terminasi semuanya hilang. Itulah yang terjadi di Blok Mahakam, produksi turun, ketika mau melakukan pengeboran lagi, bagaimana kompensasinya? Ini persoalan siapa? Negara, bukan persoalan kontraktor. Nah, bagaimana agar produksinya konstan ketika kontrak mau terminasi? Biarkan kontraktor berinvestasi, dan biayanya harus dikembalikan bagaimanapun caranya. Ini Peraturan Menteri baru yang akan dikeluarkan. Unrecovered, cost before the end of PSC. Sehingga, kontraktor mau mempertahankan produksinya. Kalau kontraktornya baru setelah terminasi, kontraktor yang baru menanggung biayanya. 

Sebelumnya, Anda katakan mengenai izin adalah hal yang normatif, terutama lamanya proses izin lahan di daerah penghasil migas. Apakah dengan Participating Interest (PI) 10% yang ditawarkan kepada daerah, benar bisa diterapkan?

Tentu Pemerintah Daerah (Pemda) ingin menikmati hasilnya juga. Maka, dijelaskan dalam Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2016, PI sebesar 10%. Pemda datang ke saya mengatakan, pak kami tidak punya dana. Saya katakan, tidak apa-apa, nanti dibayarkan dari dividen yang Pemda terima, (dari PI 10%) itu yang digunakan untuk bayar. Pakai bunga? tidak. Wah, kok pemerintah baik sekali. Iya, sehingga Bapak (Pemda) bisa menikmati hasil 10% itu. Selama ini, yang selalu diperbincangkan karena tidak memiliki dana, kalau Blok migas itu membutuhkan capex US$1 miliar, berapa biaya yang diperlukan dari 10%? US$100 juta, apakah punya? APBDnya saja (mungkin) tidak mencapai nilai US$100 juta. Lalu, Pemda menanyakan lagi, apa yang kami lakukan supaya ikut berkontribusi? apakah boleh menjadi operator. Saya katakan, tunggu dulu ini PI bukan menjadi operator. Contoh, Chevron dengan Exxon satu PI satu operator, tidak bisa ganggu Exxon yang sebagai operator. Lalu apa yang Pemda bisa lakukan agar turut berpastisipasi? Pertama, izin-izin daerah tolong diurus, karena kalau izinnya lama nanti pengembaliannya juga akan (berimbas) lama, loh. Kedua, Peraturan Daerah (Perda) yang tidak perlu jangan diterbitkan, karena kalau Perda memberatkan nanti produksinya makin lama makin kecil. 

Sehingga jelas, kenapa Permen ESDM mengenai meteran, PI 10% dan nanti yang baru mengenai unrecovered cost, lalu terciptalah gross split. 

Skema gross split ini, apakah pernah digunakan di negara-negara lain?

Istilah gross split dibeberapa negara menggunakannya, seperti Amerika Serikat (AS) juga termasuk gross split tapi lebih dikenal dengan istilah Tax and Royalty. Namun, gross split di AS tidak berdasarkan risiko yang sudah saya jelaskan, tidak ada hubungannya dengan deep water, remote area. Gross split ini (dengan base split, variabel split, progresif split) baru satu-satunya di dunia. 

Apakah ada kekhawatiran dari investor, karena skema ini baru pertama kali digunakan?

Angka jelas, tinggal dihitung saja keuntungan dan kekurangannya. Kekhawatiran dimana? Debat angka? semuanya sudah terukur. 

Saya kasih gambaran, performance dari 68 KKKS yang beroperasi, 90% hasil produksi migas dihasilkan oleh 23 KKKS, sisanya yang 10% hasil produksi dari 45 KKKS. Effort-nya sama apa tidak dari yang 90% dan 10%? Sama, perlu izin dan proses lain-lainnya. Kemudian, bagaimana perilaku KKKS dari sisi biaya? Sebelumnya, saya katakan, apakah benar biaya yang digunakan 5 karung? jangan-jangan hanya 2 karung, harus diperiksa. 

Bagaimana reaksi kontraktor-kontraktor dengan skema gross split?

IPA (Indonesian Petroleum Association) ikut sejak dewan kita bilang gross split akan kita crafting. IPA ikut dalam setiap pembahasan-pembahasannya hingga simulasinya, lalu tiba-tiba protes. Lah, gimana? 

Begitu juga dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri), saya panggil langsung. Gross split, harus membuat pengusaha gentle. Misalnya, ini ada lapangan, dapatkan konsesinya, komponen lain seperti pemilik modal, teknologi, sub surface company dan lainnya yang terlibat dalam pengembangan lapangan. Garaplah bersama-sama, team work kembangkan lapangan migasnya. 

Apakah ada perbedaan pajak antara PSC dengan gross split?

Tidak ada perbedaan, fasilitas pajak yang didapat di PSC tetap sama. Apakah orang-orang perpajakan ikut dalam pembahasan awal gross split? Ikut, BKF (Badan Kebijakan Fiskal) pun ikut. 

Dengan skema ini, apa fungsinya SKK Migas?

Masih diperlukan, karena perencanaan atau work program-nya masih di sana. Walaupun budget tidak lagi periksa sana-sini, tapi reservoar management harus ditangan negara, kenapa? Tadi saya jelaskan, minyak tidak habis, di bawah sana masih ada, maka jangan sampai dirusak (reservoar-nya). Karena suatu saat akan ada yang mendapatkan hidayah menemukan teknologinya. Disinilah kekuasan negara, kita yang menentukan work program-nya, dan masih milik negara hingga titik serah. (anovianti muharti)

 

Baca juga:

Penguasaan Teknologi, Masa Depan Bisnis Hulu Migas

Pembagian Hasil yang Berkeadilan dan Terukur

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Pengunaan Komponen Berkualitas dan Berpengalaman

migas review MigasReview, Jakarta - Bersama dengan PT Buana Energi Surya Persada, PT Conergy telah merampungkan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga matahari dengan kapasitas 1 MegaWatt (MW) yang menggunakan teknologi photovoltaic (PV) di Pulau Sumba,…