Satya Widya Yudha

Menanti UU Migas Baru

12 June 2017, Editor Anovianti Muharti

migas review
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
2

MigasReview, Jakarta - Hampir lima tahun lamanya, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang merupakan produk Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, tidak konstitusional pada 13 November 2012.

Namun menyusul keputusan tersebut, pengganti BP Migas, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hanya dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga, kelangsungan kegiatan dan nasib industri migas di Indonesia sangat rentan.

Tanpa ada institusi yang terbentuk oleh undang-undang (UU) untuk mengelola sektor migas, terutama hulu, Indonesia menjadi sorotan negara-negara lain dalam menangani konfliknya.

Hal ini juga dapat membuat investor enggan berinvestasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengungkapkan, draft revisi UU Migas sudah disampaikan ke Badan Legislatif (Baleg), proses ini merupakan tahapan penting dalam proses revisi UU Migas.

Proses revisi UU Migas di Komisi VII sudah berlangsung empat tahun, dan sempat harus dimulai dari awal lagi karena adanya pergantian periode anggota DPR. Lalu sampai kapan harus menunggu UU Migas yang baru? Tentunya, dengan disahkannya suatu rancangan UU (RUU) menjadi UU minimal akan memperlihatkan kinerja DPR.

Berikut penuturannya kepada MigasReview.com.

---

Bagaimana perkembangan revisi UU Migas? kapan akan ditetapkan menjadi UU Migas?

Draft RUU Migas sudah selesai di bahas di Komisi VII, sesuai dengan tahapannya, maka draft tersebut telah disampaikan kepada Baleg untuk sinkronisasi supaya draft UU ini tidak bertabrakan dengan revisi UU lain.

Proses selanjutnya menanti pembahasan draft RUU Migas berlanjut ke Badan Musyawarah untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna. Di rapat  Paripurna akan diputuskan bahwa nanti dibentuk Panja (Panitia Kerja) atau Pansus (Panitia Khusus), setelah disetujui dari paripurna, maka Pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Presiden agar dapat mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pembahasan.

Yang penting untuk diingat adalah setelah dimulainya pembahasan dengan perwakilan pemerintah, menuju penyelesaian daripada UU itu tidak boleh lebih dari 2 kali masa sidang.

Apa yang membedakan dengan UU sebelumnya?

Terdapat beberapa hal yang penting, pertama RUU ini secara eksplisit menyebutkan akan mengedepankan asas kedaulatan dan kemandirian energi nasional, keberlanjutan yang bertujuan untuk menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional baik melalui kewajiban pembangunan infrastruktur dan neraca migas.

DPR juga memperhatikan putusan-putusan MK sehingga pengusaan sumber daya migas akan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

RUU ini akan membentuk Badan Usaha Khusus untuk memaknai fungsi pengelolaan yang disebutkan dalam putusan MK. BUK adalah sebuah induk perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha hulu di hilir yang akan berada di bawah Presiden. Perlu ditegaskan bahwa, Kementerian ESDM akan tetap menjadi regulator bidang migas.

RUU ini juga akan mengatur Kegiatan Usaha Penunjang Migas yang diwajibkan untuk menunjang pembangunan kapasitas nasional.

RUU ini juga akan mengatur petroleum fund.

Kenapa diperlukan petroleum fund?

Selama ini penerimaan sektor migas yang kembali pada upaya investasi di kegiatan eksplorasi nyaris tidak ada. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki data awal potensi cadangan migas di Indonesia dengan melakukan seismik.

Dengan memiliki data akurat seismik migas, sehingga tender-tender blok migas yang dilakukan pemerintah akan memberikan daya tarik pada investor, dan saat negosiasi kontrak dengan pemerintah, pemerintah akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi

Selain itu, dana ini ditujukan untuk pengembangan infrastruktur migas, serta penelitian dan pengembangan migas.

Bagaimana mekanismenya?

Dana ini akan bersumber dari persentase tertentu penerimaan Negara dari migas baik bagi hasil, bonus, ataupun pungutan dan iuran yang menjadi hak Negara. Penggunaan dana ini akan diperiksa oleh BPK RI.

Institusi atau lembaga apa yang akan mengelola dana tersebut?

​Badan Usaha Khusus tersebut akan mengelola bersama-sama dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan memerlukan persetujuan DPR dalam pemanfaatanya karena akan dimasukan ke APBN.

Bagaimana pandangan Anda mengenai skema Gross Split?

Pada prinsipnya setuju, karena akan memotong birokrasi dan dapat meningkatkan efisiensi KKKS serta mengurangi celah meningkatnya cost recovery yang terkendali, akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam penting agar sesuai dengan konstitusi. Terkait kepemilikan, pengelolaan, dan seberapa jauh pemerintah tetap memegang kuasa pertambangan. Kedua, insentif untuk TKDN dan penyerapan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan. Jika skema tersebut murni diterapkan akan menyulitkan penyerapan tenaga kerja lokal serta dampak ganda terhadap masyarakat setempat.

Akan tetapi, untuk kontrak baru, saya berharap agar Pemerintah tidak menjadikan Gross Split sebagai satu-satunya pilihan bagi KKKS, akan tetapi agar KKKS tetap dapat memilih penggunakan PSC Cost Recovery, khususnya.

Apa yang membedakan dengan skema PSC Cost Recovery?

Pada dasarnya, Gross Production Sharing Contract adalah bentuk modifikasi dari PSC tanpa cost recovery.

Pada prinsipnya, dalam sistem Gross Split memotong birokrasi. Dalam hal ini KKKS tidak lagi memerlukan persetujuan SKK Migas atau pemerintah dalam setiap pengadaan barang atau jasa untuk keperluan eksplorasi dan produksi.

Gross Split juga dapat memberikan kepastian besaran bagian Negara, tidak lagi berkurang untuk cost recovery. Saat ini, sekalipun pembagian hasil migas disebutkan 85:15 atau 70:30, akan tetapi, terdapat di wilayah kerja yang total hasil produksi yang diberikan ke negara hanya sekitar 10% atau 20% dari total produksi karena tingginya cost recovery.

Apakah menarik bagi pelaku sektor industri hulu migas?

Para Investor menganggap bahwa Base Split Adjustment (komponen variabel dan komponen progrsif) yang ditentukan pemerintah sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 dianggap masih kurang menarik.

Selain ini, investor juga mengganggap kurang diajak dialog serta perlu adanya kajian lebih lanjut terkait besaran komponen variable.

Untuk melihat apakah industri hulu tertarik dengan skema gross split, akan dapat terlihat dari hasil lelang 15 WK dibulan Mei 2017 kemarin.

Apakah efisien dengan melihat kondisi lapangan migas sekarang?

Melihat kondisi lapangan migas sekarang yang perlu menggunakan EOR (enhanced oil recovery) yang berbiaya tinggi, maka diperlukan insentif yang lebih besar, sehingga dapat tercapai tingkat keekonomian. Faktor koreksi split bagian kontraktor sebagaimana telah tertuang dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 ditetapkan sebesar 5% dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan biaya penggunaan teknologi EOR dikala harga komoditas yang rendah.

Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan, Gross Split dapat memberikan kepastian besaran bagian Negara serta meningkatkan efisiensi KKKS mengingat apabila mereka tidak efisien, maka pendapatan perusahaan pun akan berkurang.

Adakah efek dari skema ini terhadap daerah penghasil migas?

Apabila pendapatan Negara meningkat karena efisiensi KKKS, maka daerah penghasil migas akan mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar.

Apakah peran pemerintah daerah (penghasil migas) harus dapat ambil bagian dalam Participating Interest (PI) dan bagaimana mekanismenya?

Kami menginginkan agar Pemda untuk mendapatkan PI, hal ini diatur dalam draft RUU yang baru, akan tetapi PI ini harus dikelola oleh Pemda melalui unit usahanya dan tidak dapat dialihkan.

Apa yang membedakan dana hasil migas dengan PI?

Jelas beda, dana hasil migas adalah pembagian dari APBN atas bagian bersih Negara, sedangkan PI adalah Pemda melaui unit usahanya akan menjadi salah satu pemilik saham yang akan ikut mengawasi day to day operation serta ikut menyuntikan modal. Terkait modal yang perlu disuntikan juga akan diatur di RUU yang baru. Saat ini, saya mendukung untuk diberikan sepenuhnya ke Pertamina dan Pertamina yang akan menyuntikan modalnya di depan untuk selanjutnya Pemda membayar melalui devidennya. (anovianti muharti)

 

Artiket Terkait

Perjalanan dan Penantian (Masih) Panjang Revisi UU Migas

Revisi UU Migas Harus Diprioritaskan

Poin-Poin yang Perlu Ditegaskan dalam Revisi UU Migas

Menunda Revisi UU, Industri Jadi Korban

Urgensi dan Relevansi Penerbitan Perppu UU Migas

Menelaah Format Keberpihakan UU Migas

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Industri Minyak dan Gas Dalam Proses Menemukan Ekuilibrium Baru

migas review MigasReview, Jakarta – Dinamika harga minyak dan gas saat ini tentunya akan mempengaruhi investasi di sektor hulu maupun hilir industri minyak dan gas. Terlihat beberapa tahun belakangan ini, bahwa investasi cenderung turun, meski sentimen pasar tetap…