Pemerintah kembali mengamanahkan dua program besar kepada PT Pertamina (Persero) yakni konversi BBM ke BBG untuk nelayan kecil dan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Tentu bukan perkara mudah untuk menjalankan penugasan tersebut, mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Lantas sejauh mana kesiapan Pertamina dalam mengimplementasikan program tersebut? Berikut kutipan wawancara Energia dengan Vice President Domestic Gas Kusnendar.

---

Pertamina melalui fungsi Domestic Gas baru saja kembali mendapatkan dua amanat besar dari pemerintah, yaitu melaksanakan program konversi BBM ke BBG untuk nelayan kecil dan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Bisa dijelaskan terkait kedua program tersebut?

Program konversi BBM ke BBG untuk nelayan kecil itu merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2016. Hingga saat ini program konversi BBM – BBG untuk nelayan kecil telah membagikan sebanyak 22.554 paket. Dengan kata lain tahun ini sudah kali ketiga kami mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Pada tahun 2018 ini, pemerintah melalui Ditjen Migas menugaskan kepada Pertamina untuk mendistribusikan sebanyak 25 ribu paket perdana untuk nelayan. Penerima dari pelaksanaan program konversi tahun ini tersebar di 55 Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya daerah pesisir. Program yang melibatkan banyak stakeholder ini dinilai cukup baik dan efektif bagi para nelayan, karena penggunaan LPG untuk menggantikan bahan bakar minyak. Oleh sebab itu, pemerintah kembali menugaskan kembali dan kita harus laksanakan.

Kemudian untuk program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, ini merupakan tahun ketujuh kita laksanakan. Untuk pelaksanaannya sendiri akan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sumbawa, Belitung, Karimun, Kepulauan Riau dan Nias dengan jumlah kurang lebih sekitar 531 ribu paket. Saat ini prosesnya masih terus berjalan dan kami sedang menyiapkan seluruh kebutuhannya.

Lantas siapa saja yang berhak menerima program ini?

Untuk kriteria penerima program konversi BBM ke BBG untuk nelayan kecil itu adalah nelayan dengan kapasitas kapal dibawah 5 GT, dan siapa saja yang berhak menerima sudah ditetapkan oleh Ditjen Migas.

Sedangkan untuk program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg itu ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dan berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun untuk lebih jelasnya, yang mengidentifikasi terkait kriteria tersebut adalah dari Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Migas. Kami targetkan program ini selesai pada tahun ini. Paling lambat sebelum bulan November 2018 sudah selesai.

Apakah tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut?

Tantangan yang pertama ialah masalah pengadaan. Kenapa jadi tantangan? Karena program ini sifatnya penugasan, jadi ada semacam harga pokok dan spesifikasi tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah. Kedua adalah mobilisasi, mengingat daerah-daerah yang menjadi target pelaksanaan program konversi ini adalah pada umumnya daerah yang jarak jauh dan sulit dijangkau. Kemudian stakeholder di daerah, karena ini melibatkan banyak stakeholder, kami berharap semua berjalan kondusif dan tetap berkoordinasi untuk mencegah terjadinya miss komunikasi ataupun miss persepsi.

Apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut?

Beberapa upaya sudah kami lakukan. Seperti melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, internal maupun eksternal. Saat ini Pertamina juga tengah membangun fasilitas storage LPG di beberapa wilayah Indonesia Timur guna mempermudah jalannya program tersebut.

Apa harapan Bapak kepada seluruh stakeholder agar kedua program tersebut dapat dituntaskan Pertamina tahun ini?

Kami berharap, untuk sisi internal kami di fungsi Domestic Gas, seluruh fungsi yang terkait terus berkoordinasi langsung, baik yang berada di pusat maupun tim region. Mengingat program ini bukan pertama kali dijalankan, saya rasa tidak cukup sulit untuk dilaksanakan kembali sehingga sudah tahu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan.

Kami juga terus melakukan koordinasi sengan seluruh stakeholder terkait, khususnya dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Serta melaporkan setiap progress yang ada di lapangan dan melakukan kegiatan pemantauan, sehingga diharapkan program tersebut bisa kembali terlaksana dengan baik.

Artikel ini telah tayang di Energia Weekly, No. 22 Tahun LIV, 28 Mei 2018