MigasReview, Jakarta - Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (19/07/2018), Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan bahwa salah satu poin dari draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah Pemerintah Daerah diminta untuk membuat perencanaan pembangkit listrik sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Jonan mencontohkan, jika di suatu daerah memiliki tambang batubara, maka bisa dibuat mine-mouth coal-fired power plant atau pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang. Begitu pula jika terdapat geothermal, maka sebaiknya membangun pembangkit berbasis panasbumi.

"Kalau misalnya kecepatan anginnya tinggi, seperti di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan didorong untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin," ungkapnya^esdm.go.id.

Pembuatan perencanaan pembangkit listrik berbasis potensi daerah masing-masing, lanjut Jonan, bertujuan untuk memenuhi target ketahanan energi nasional. Hal tersebut akan berimplikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Jonan menjelaskan, bahwa dari kapasitas kelistrikan nasional yang terpasang sekarang itu sekitar 63.000 MW, sekitar 5% atau 3.200 MW diantaranya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel, yang akan membuat impor solar semakin meningkat.

"Kita menyarankan ini harus diganti, apakah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yang menggunakan 100% dari kelapa sawit atau energi primer yang lain sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing," tandas Jonan.