MigasReview, Jakarta - Penemuan cadangan minyak bumi baru yang besar merupakan solusi untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat yang terus tumbuh. Disparitas antara produksi migas nasional dengan kebutuhan masyarakat juga semakin besar karena meningkatnya kebutuhan masyarakat tidak diiringi dengan meningkatnya produksi migas nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meyakini, penemuan ladang migas besar (giant discovery) bukanlah sesuatu yang mustahil jika beberapa hal dilakukan dalam kegiatan eksplorasinya.

"Giant discovery akan menjadi kenyataan apabila kita mulai melihat tiga hal. Yang pertama, apabila kita mempunyai teknologi dan mau menerima teknologi baru, maka ada kemungkinan teknologi menemukan new discovery, syukur jika itu menjadikan cadangan migas besar. Kedua, sistem yang efisien, transparan dan akuntabel, maka kita berharap ini akan menjadi pilar untuk ditemukannya discovery. Dan yang ketiga adalah human capital yang mumpuni yang bisa merawat cadangan-cadangan atau reserve kita yang ada di basin-basin di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa menemukan big discovery seperti yang diimpikan kita semua," ujar Arcandra Tahar^esdm.go.id.

Kebutuhan konsumsi BBM nasional saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari dan akan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya perekonomian. Sebaliknya, kemampuan produksi BBM nasional rata-rata 800.000 barel per hari dan 600.000 barel per hari harus impor untuk menutupi kebutuhan yang ada.

"Trend produksi migas kita itu menurun karena lapangan yang sudah tua, konsumsi kita naik semakin lama semakin tinggi. Mau tidak mau teman-teman di hulu migas harus mendapatkan giant discovery, karena itu satu-satunya untuk membantu Indonesia," ujar Kepala SKK Migas periode 2014-2018 Amin Sunaryadi.

Untuk mendapatkan discovery, maka diperlukan eksplorasi yang masif dan menyeluruh di wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki discovery. Selain mengalokasikan anggaran untuk peningkatan produksi migas nasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini Pemerintah juga telah mengantongi komitmen kerja pasti sebesar US$2 miliar untuk 10 tahun mendatang.

"Sekarang ada komitmen kerja pasti untuk kegiatan eksplorasi untuk dipergunakan 10 tahun mendatang yang nilainya US$ 2 miliar. Bentuk komitmen ini berbeda dengan komitmen wilayah kerja eksplorasi, kalau WK eksplorasi tidak menjalankan komitmen harus bayar tapi untuk membayarnya itu menagihnya susah, bahkan sebagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah hilang. Tapi karena ini adalah KKKS produksi maka jika tidak melaksanakan komitmen kerja pasti eksplorasi maka uangnya akan diambil oleh pemerintah," jelas Amin.