Migas Review, Jakarta - Penegasan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa pemerintah akan menggenjot penggunaan energi baru terbarukan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Serta, mengurangi ketergantungan akan minyak atau Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat membuka Seminar Indonesia dan Diversifikasi Energi bertema Menentukan arah kebijakan energi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 14 April 2015.
"Jadi, kalau bicara ini (diversifikasi energi), harus bersih, harus murah, harus mudah," kata JK. Harga BBM menurutnya rentan terpangaruh geopolitik. Selain itu, karena tergolong tak terbarukan, stok BBM bersifat terbatas.
JK melihat keberhasilan diversifikasi minyak tanah ke elpiji itu bisa dijadikan model untuk mengimplementasikan diversifikasi energi baru. "Pemerintah saat ini memang sudah melandaskan diversifikasi energi baru dan terbarukan ini menjadi prioritas. Ini bisa dilihat dari politik anggaran bahwa kita sudah mencabut subsidi BBM dan memberi porsi besar untuk program energi baru," tegasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan pemerintah saat ini berani menempatkan program energi baru dalam prioritas kerja kabinet Jokowi-JK. Selama ini, persoalan energi baru hanya dijadikan lampiran dalam rencana pengembangan energi nasional.
Ia juga mengungkapkan pemerintah berhasil mengharmoniskan hubungan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk segera merea-lisasikan jaringan pipa gas bagi publik, termasuk kewajiban pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di seluruh jaringan pemasaran Pertamina.
Yang dibutuhkan ialah pelaksanaan dan penerapan segera dengan disiplin, kesungguhan dan kejelasan program energi baru ini karena juga dinantikan kalangan industri, khususnya Gabungan Industri Ken-daraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), untuk menyiapkan produk berbasis energi baru dan terbarukan.
Komentar