Transparansi Diperlukan untuk Investasi yang Berintegritas

24 October 2017, Editor Anovianti Muharti

dok. Biro KLIK Kementerian ESDM
dok. Biro KLIK Kementerian ESDM
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
1

MigasReview, Jakarta - Upaya pemerintah untuk mendorong kemudahaan berinvestasi agar menumbuhkan kepercayaan bagi investor, diperlukan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas dan berkualitas. Kemudahan berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik sesungguhnya dari suatu perusahaan yang akan melakukan investasi.

Transparansi Beneficial Ownership (BO) dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat yang memberikan transparansi terkait BO dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka.

Pentingnya transparansi tidak hanya untuk perusahaan terbuka, tetapi juga untuk perusahaan tertutup, terutama ketika bertransaksi dengan perusahaan asing yang memiliki standar compliance tentang transparansi informasi mengenai BO dari mitra kerjanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, keseriusan untuk mendukung transparansi bagi investor yang akan berinvestasi di sektor ESDM. Transparansi BO diharapkan dapat mencegah terjadi korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, dan praktik pencucian uang.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Sektor ESDM.

“Kami sudah mengeluarkan permen No. 48 Tahun 2017 dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Saya mengeluarkan Permen 48 Tahun 2017 dimana permintaan persetujuan kepemilikan, dewan direksi harus mengeluarkan BO. Kami tidak menerima BO yang tidak jelas,” ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan saat menghadiri Conference Opening Up Ownership di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Beleid tersebut menyempurnakan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Bumi. Dua regulasi terakhir belum mengatur secara tegas mengenai keterbukaan kepemilikan dan perizinan usaha industri ekstraktif. 

Jonan mengharapkan, melalui Permen ESDM Nomor 48 tahun 2017 ini mampu mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) sektor ESDM melalui pengawasan usaha. Upaya ini merupakan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 33 dimana sektor ESDM yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Kerja Sama Antar Lembaga

Di samping itu, Jonan juga menegaskan, bahwa kerja sama antar lembaga menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan BO. Saat ini, Kementerian Keuangan dan KPK sudah menempuh hal tersebut. 

BO dan hak voting yang besar memiliki insentif untuk mengatur aset dan kekuatan perusahaan untuk kepentingan investor tertentu saja. Transparansi BO tidak saja terkait dengan perkembangan perusahaan tetapi yang lebih adalah dalam rangka penegakan hukum.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menjelaskan, bahwa program-program strategis dan sumber pendapatan negara menjadi fokus pelaksanaan BO, seperti sektor pertambangan.

“KPK bekerja sama dengan Kementerian ESDM, salah satunya menginventarisir Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak clear and clean, jumlahnya pun cukup besar kurang lebih 4.000 IUP,” ujarnya.

Bahkan KPK berharap kementerian dan lembaga negara lain mampu mengikuti jejak Kementerian ESDM yang telah mengeluarkan payung hukumnya.

Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara, salah satunya dari peluang penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib pajak. Hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo.

“Dengan adanya BO, sangat penting minimal mengurangi kasus penghidaran pajak, dan semua berlaku untuk semua sektor tidak hanya pertambangan,” ujarnya. 

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pondasi hukum pelaksanaan BO, karena implementasinya akan meningkatkan tingkat investasi suatu negara.

“Saat ini kami sedang menyiapkan Perpres ini. Saat ini, belum ada sanksi bagi yang tidak melakukan BO. Dengan Perpres ini, kita memilliki pondasi serta basis data sehingga membuat skema BO dapat diimplementasikan,” ungkap Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.

Pertukaran Informasi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan, bahwa keterbukaan BO penting untuk mendukung program-program Pemerintah Indonesia, termasuk pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Bambang mengungkapkan, bahwa sebagai salah satu dari 15 ekonomi terbesar di dunia dalam hal GDP, rasio pajak Indonesia masih sangat rendah dan transparansi BO bisa membantu meningkatkan tingkat rasio tersebut.

“Rasio pajak kita hanya sedikit diatas 11 persen, sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan tetangga kita di ASEAN, apalagi negara anggota OECD, dan salah satu alasan dari rendahnya rasio pajak ini karena kita [Indonesia] tidak bisa mengejar aset yang disimpan di banyak tempat di seluruh dunia,” ujarnya.

Namun, Bambang juga menyatakan, bahwa komitmen global sangatlah penting agar usaha membuka informasi BO ini bisa sukses.

“Saya rasa komitmen global sangatlah penting. Dan bukan hanya untuk mayoritas negara, tetapi harus didukung dan diikuti oleh seluruh negara di dunia. Jika tidak, akan ada beberapa negara yang tidak berkomitmen dan mengambil keuntungan pribadi dari semua ini,” pungkas Bambang.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Teknologi LNG, Persyaratan Infrastruktur Hasilkan Solusi Kolaboratif untuk Gas Alam

migas review Laporan Petunjuk Strategis (Strategic Directions Report) menyoroti tren global yang mendorong peluang sektor gas MigasReview, Jakarta - Harga rendah gas alam yang terus berlanjut dan terus berkembangnya dinamika pasokan global mendorong para pelaku usaha…