Forum Pakar IMA

Pentingnya Tata Kelola Divestasi Sektor Pertambangan dalam Menjaga Keberlanjutan dan Stabilitas Investasi

31 October 2017, Editor Anovianti Muharti

migas review
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
1

Kebijakan pemerintah yang menyepakati kerangka divestasi 51 persen saham dimaksudkan untuk mengedepankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga iklim investasi secara kondusif.

Rencana divestasi yang ada hingga kini belum disertai dengan perencanaan sumber pendanaan yang transparan, sehingga komitmen pemerintah patut ditelaah lebih lanjut. Lebih jauh lagi, belum muncul pula wacana mendalam pada rancangan valuasi saham yang akan disertakan dalam skema divestasi.

Indonesia Country Manager Natural Resources Governance Institute (NRGI) Emanuel Bria memaparkan, tentang kebijakan divestasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia, regulasi divestasi mewajibkan perusahaan asing di bidang tambang untuk meningkatkan porsi saham yang dijual kepada entitas lokal (divestasi). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian negara Indonesia terhadap sektor pertambangannya.

Dalam menelaah kebijakan divestasi, terdapat tiga komponen utama dalam regulasi tersebut. Pengaturan besaran alokasi saham untuk divestasi menyatakan bahwa perusahaan harus memulai divestasi di tahun ke-lima atas masa produksinya. Sekurangnya sebesar 51 persen saham harus didivestasikan pada tahun ke-sepuluh. Melalui pengamatan yang lebih mendalam, terdapat kerancuan pada ketentuan besaran alokasi saham untuk divestasi (skema divestasi), terutama kaitannya pada perusahaan yang telah lama beroperasi (lebih dari 10 tahun).

Komponen kebijakan divestasi juga mengatur target pembeli saham, dimana di dalamnya terdapat tiga tingkat pembeli saham potensial,

  • Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (penjualan saham melalui mekanisme negosiasi)
  • BUMN dan BUMD (penjualan saham melalui mekanisme lelang)
  • Perusahaan swasta nasional (penjualan saham melalui mekanisme lelang)

Setelah ditawarkan kepada pihak-pihak di ketiga tingkatan tersebut, bila saham masih belum terjual, perusahaan dapat memilih untuk menjualnya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Skema pembelian saham melalui mekanisme negosiasi atau lelang, memang memiliki sejumlah kelebihan antara lain, terdapatnya kesempatan yang lebih besar pada BUMN/BUMD dan pemerintah daerah untuk dapat memiliki saham, dan dengan didasari oleh semangat nasionalisme, saham yang terjual akan dimiliki oleh entitas Indonesia. Namun, di sisi lain mekanisme ini juga disertai sejumlah aspek negatif, antara lain penentuan harga saham yang amat bergantung pada kemampuan tawar-menawar (bargaining) dari kedua pihak, proses penjualan saham yang tidak sepenuhnya transparan, serta perlunya BUMN/BUMD untuk mengumpulkan dana secara mandiri untuk kepentingan pembelian saham.

Sebagai alternatif dari mekanisme negosiasi, mekanisme pembelian saham melalui IPO (Initial Public Offering) memiliki sejumlah kelebihan tersendiri, antara lain harga saham yang lebih mendekati nilai pasar yang wajar, proses yang lebih transparan, penciptaan harga pasar yang memudahkan untuk penjualan kembali di masa mendatang (bersifat liquid) serta aliran capital yang diperoleh dari investor publik. Di sisi lain, mekanisme ini berpotensi menimbulkan kesulitan bagi BUMN/BUMD dan pemerintah dalam membeli saham dimana mereka tetap harus melakukannya melalui bursa saham (tidak ada privilege/hak khusus). Dengan kebebasan yang relatif besar pada mekanisme ini, terdapat kemungkinan atas sejumlah kelompok elit dengan capital yang besar ataupun investor asing untuk dapat memiliki saham.

Komponen kebijakan divestasi yang ketiga mengatur tingkat harga saham yang dapat diperdagangkan. Dengan mengacu metode valuasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017, penjualan saham didasari oleh hasil negosiasi atau hasil lelang (dengan peserta yang terbatas) kemungkinan besar akan menciptakan nilai yang relatif lebih rendah dari harga pasar. Dengan demikian, harga yang akan diperoleh ini sangat tergantung pada bargaining power kedua belah pihak.

Dalam kasus rencana divestasi PT Freeport Indonesia, terdapat beberapa opsi pembelian saham serta kelanjutan pembiayaan proyek Grasberg Underground Complex. Data dari SNL menunjukkan bahwa masih diperlukan sekitar US$7 miliar lagi untuk pendanaan proyek tersebut. Return atas investasi mungkin tidak mencapai tingkat yang optimal, mengingat biaya investasi yang perlu ditanggung masih cukup besar.

Pada kondisi telah dicapai kesepakatan terkait proses divestasi saham, pemerintah masih perlu mengelola tantangan lebih jauh atas struktur dan tata kelola mining holding company serta perlu menanggung implikasi kebijakan tersebut terhadap perusahaan tambang PMA. Perlu dipersiapkan mekanisme yang komprehensif atas kemungkinan kerjasama antar perusahaan antar perusahaan asing, perusahaan nasional dan BUMN dalam skema joint venture sebagai perusahaan layanan atau yang sejenis.

Mantan Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Martiono Hadianto menyampaikan, paparan umum terkait pengalaman divestasi yang telah dijalankan perusahaan tersebut (NNT).

Pemberitaan mengenai divestasi perlu dilakukan secara berimbang. Tidak hanya mengupas mengenai hak-hak politis yang diperoleh melalui kepemilikan saham, namun juga sejumlah kewajiban menyertainya, Dengan skema kepemilikan saham mayoritas, pemilik saham tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan kelangsungan usaha. Terdapat investasi besar (US$21 miliar) untuk pengoperasian tamang, dimana dari perspektif keuangan merupakan beban yang perlu ditanggung oleh pemegang saham.

Skema divestasi pada NNT yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah sudah disepakati pada rancangan awal usaha sehingga pada implementasinya tidak terlalu mengalami kesulitan yang besar. Sedangkan pada Freeport, rancangan awal usaha tidak mencakup divestasi sebesar 51 persen sehingga pada implementasinya mengalami sejumlah tantangan berat. Dengan fokus pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang baik, sebaiknya implementasi kebijakan turut membawa kepentingan bisnis.

Patut dicatat, bahwa di samping isu tentang divestasi, terdapat masalah pengelolaan yang belum ditangani dengan baik oleh pihak regulator. Masa kontrak yang berjangka panjang memiliki substansi atas alokasi waktu yang cukup kepada pemerintah untuk melakukan alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan juga peningkatan kapasitas (capacity building) dalam pengelolaan sumber daya alam. Setiap rancangan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor telah melalui sejumlah tahapan peninjauan da persetujuan dari pihak regulator. Proses peninjauan tersebut bisa menjadi sarana alih pengetahuan dan pengembangan kapasitas. Namun sayangnya, selama ini peningkatan kapasitas belum menjadi fokus utama sehingga kemampuan pengelolaan sumber daya alam belum berkembang secara optimal.

Kepala Divisi Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono menyampaikan paparan umum atas IPO sebagai alternatif divestasi perusahaan pertambangan. Sebagai gambaran umum, disampaikan sejumlah IPO perusahaan tambang di pasar modal Indonesia. Dari data historis IPO perusahaan pada rentang tahun 2005 hingga 2017, sektor pertambangan menduduki peringkat pertama dengan nilai divestasi Rp38,54 triliun. Pada periode tersebut, terdapat sebanyak 21 perusahaan pertambangan (dari beberapa subsektor, misal: mineral dan logam, batubara, minyak dan gas alam) yang mencatatkan divestasi melalui IPO dengan nilai yang berkisar dari Rp42,5 miliar hingga Rp12,253 triliun. Sebagai bahan acuan, hingga 13 ktober 2017, telah tercatat sebanyak 44 perusahaan pertambangan di BEI dengan nilai current market cap sebesar Rp318,26 triliun.

Skema divestasi yang dilakukan melalui mekanisme IPO sebenarnya berpotensi untuk memberikan sejumlah keuntungan bagi sejumlah pihak terkait. Bagi pemerintah Indonesia, skema IPO menghadirkan mekasime fixed allotment yang dapat menjamin alokasi saham kepada peserta Indonesia yang tepat di pasar perdana. Pada kaitannya dengan prinsip fairness, proses dan metode penentuan harga saat penawaran umum akan menghasilkan harga divestasi saham yang lebih adil bagi para pihak terkait. Lebih jauh lagi, melalu keterbukaan informasi yang wajib dipenuhi pada pencatatan perusahaan di pasar modal, diharapkan akan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehingga mudah dilakukan pemantauan kepatuhan perusahaan.

Sebagai pemangku kepentingan paling utam di sebuah negara, masyarakat Indonesia juga turut mendapatkan benefit dari penerapan mekanisme IPO. Penyertaan saham oleh rakyat akan menimbulkan rasa nasionalisme melalui kepemilikan atas kekayaan alam nusantara dan kepedulian untuk menjaganya. Hak suara yang dimiliki masyarakat sebagai pemegang saham memungkinkan rakyat ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan, dimana proses tersebut dapat memberikan rasa kebanggaan bagi masyarakat dan mencegah sentimen negatif terhadap perusahaan asing.  

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Teknologi LNG, Persyaratan Infrastruktur Hasilkan Solusi Kolaboratif untuk Gas Alam

migas review Laporan Petunjuk Strategis (Strategic Directions Report) menyoroti tren global yang mendorong peluang sektor gas MigasReview, Jakarta - Harga rendah gas alam yang terus berlanjut dan terus berkembangnya dinamika pasokan global mendorong para pelaku usaha…