Proyek Ketenagalistrikan di NTB dan NTT

Pengembangan Pembangkit Listrik untuk Pemerataan Akses Listrik di Indonesia

20 October 2017, Editor Anovianti Muharti

dok. Oppie Muharti | MigasReview.com
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
1

MigasReview, Mataram – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, bahwa pemerintah terus berupaya agar infrastruktur kelistrikan harus segera dibangun untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat, dengan harga terjangkau melalui berbagai program pengembangan pembangkit 35.000 MW beserta infrastruktur pendukungnya.

"Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93%, tahun 2019 minimal 96%, kalau kita bekerja keras bisa 99% di tahun 2019, naiknya hampir 3 persen per tahun, luar biasa sekali,” ungkap Jonan pada acara peresmian dan groundbreaking beberapa proyek ketenagalistrikan di Povinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum’at (20/10/2017).

Beberapa proyek ketenagalistrikan diantaranya peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Independent Power Producer (IPP) Lombok dengan total Kapasitas 50 MW serta groudbreaking Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Lombok Peaker, Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) Bima, PLTMG Sumbawa, Mobile Power Plant (MPP) Flores, PLTMG Maumere dan PLTMG Kupang Peaker dengan total kapasitas 350 MW.

Jonan menjelaskan, di 2019 apabila seluruh proyek kelistrikan di NTB dan NTT ini beroperasi, maka bisa memenuhi kebutuhan listrik di pulau NTB dan NTT.

"Dengan beroperasinya seluruh proyek ini kebutuhan listrik di NTB dan NTT tidak akan kurang, total kapasitas 350 MW apabila pelanggan yang butuh listrik 900 VA per rumah tangga, akan bisa mengaliri sekurangnya 350-400 ribu rumah tangga,” lanjutnya.

Dia juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemerintah Daerah NTB dan NTT sehingga pengembangan infrastruktur kelistrikan disini bisa ditargetkan selesai pada 2018, kecuali PLTU Lombok Peaker yang diperkirakan selesai pada 2019.

"Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan bapak Gubernur NTB dan NTT karena dukungan ini sangat penting untuk pengembangan listrik disini, PLTGU Lombok Peaker akan memakan waktu sampai 2019, lainnya akan selesai 2018,” jelas Jonan.

Untuk pengelolaan kelistrikan, dia juga berpesan kepada direksi PT PLN (persero) untuk dapat lebih memberikan contoh untuk efisiensi pada investasi dan biaya operasi sehingga para IPP juga bisa mengendalikan tarif listrik, sehingga tarif listrik tidak naik tapi turun.

"Saya mohon kepada PLN untuk dapat memberikan contoh efisiensi terhadap investasi per MW dan biaya operasi shingga IPP bisa mengikuti kalau bisa tarif listrik tidak naik tapi turun", tambahnya.

Prioritas Pemerintah

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB Rosihadu Sayuti juga menyampaikan terima kasihnya atas prioritas pemerintah untuk menerangi wilayah timur Indonesia.

"Mudah-mudahan, apabila infrastruktur ketenagalistrikan ini sudah mantap, maka industri, proses olahan, hilirisasi, UMKM di NTB ini akan tumbuh berkembang dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi NTB,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PLN Sofyan Basir mengungkapkan, komitmen PLN untuk mendukung Pemerintah mewujudkan kebijakan 35.000 MW di tahun 2019. Dia melaporkan, bahwa saat ini kondisi kelistrikan sudah sangat cukup, beberapa daerah bahkan sudah tidak ada pemadaman listrik, salah satunya cadangan listrik di Lombok mencapai 299 MW, dan beban puncak sebesar 227 MW.

"Beberapa daerah sudah memiliki cadangan rata-rata 30%, di Lombok cadangan listriknya mencapai 72 MW,” jelasnya.

Berikut proyek-proyek ketenagalistrikan yang diresmikan,

  1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker; berkapasitas 150 MW dan berlokasi di desa Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan investasi Rp1,6 triliun , proyek ini akan menyerap tenaga kerja sejumlah 365 orang pada fase konstruksi dan 25 orang pada fase operasi. PLTGU ini diharapkan akan Commercial Operation Date (COD) pada Februari 2019.
  2. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima; berlokasi di Dusun Bonto, Kecamatan Asakota, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, pembangkit ini dibangun dengan kapasitas 50 MW. Dengan total investasi Rp637 miliar , proyek akan menyerap tenaga kerja sekitar 300 orang. PLTMG Bima direncanakan akan COD pada Oktober 2018.
  3. PLTMG Sumbawa kapasitas 50 MW; pembangkit yang berada di desa Labuan Badas Kabupaten Sumbawa ini menelan investasi lebih dari Rp744 miliar  dan menyerap tenaga kerja hingga 285 orang. Ditargetkan PLTMG Sumbawa akan selesai pada Oktober 2018.
  4. PLTMG Kupang Peaker kapasitas 40 MW; pembangkit ini dibangun di Dusun Panaf, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Ditargetkan akan selesai pada November 2018. Dengan total investasi lebih dari Rp700 miliar , pembangkit ini menyerap tenaga kerja lebih dari 300 orang.
  5. Mobile Power Plant (MPP) Flores berkapasitas 20 MW; berlokasi di Dusun Rangko, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Menelan investasi lebih dari Rp427 miliar dan menyerap tenaga kerja hingga 210 orang selama masa konstruksi dan 25 orang selama fase operasi.
  6. PLTMG Maumere kapasitas 40 MW; berlokasi di desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka-Flores Nusa Tenggara Timur. Selama masa konstruksinya proyek ini menyerap tenaga kerja sekitar 285 orang dengan nilai investasi lebih dari Rp694 miliar .
  7. PLTU Lombok Timur kapasitas 2x25 MW; berlokasi di Desa Padakguar, Kabupaten Lombok Timur.

Total nilai investasi Rp1,2 triliun, telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.200 orang pada tahap konstruksi dan 470 tenaga kerja saat operasi dengan prosentase 95% masyarakat Lombok dan 85% di antaranya adalah penduduk Desa Padakguar.

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

Pemerintah Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Transparansi di Sektor Ekstraktif

MigasReview, Jakarta - Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan…