Minyak dan gas bumi adalah 2 komoditas yang saling tidak terlepaskan. Sumber daya hidrokarbon tersebut diharapkan dapat diperoleh dari suatu cekungan atau sub-cekungan dengan menggunakan analogi data geologi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
Sehingga, di mana ditemukan minyak, terdapat gas yang terperangkap walaupun jumlahnya tidak banyak. Gas ini dikenal sebagai associated gas. Sebaliknya, sering juga ditemukan sumur gas yang menyimpan hidrokarbon sejenis minyak tetapi jumlahnya tidak signitifikan (non-associated gas). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per tanggal 1 Januari 2012, cadangan gas terbukti mencapai 103,35 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet) atau sekitar 3% dari cadangan gas bumi dunia, sementara cadangan gas potensial 47,35 TSCF.
Pengolahan gas bumi dilakukan di kilang-kilang gas bumi yang kemudian diolah menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Saat ini, produksi LNG Indonesia berasal dari kilang LNG Arun (Aceh) yang berkapasitas 12,85 mtpa (metric tons per annum/ metrik ton per tahun), kilang LNG Badak (Bontang) berkapasitas 21,64 mtpa, dan kilang LNG Tangguh (Papua) berkapasitas 7,6 mtpa.
Tentu, untuk memenuhi kebutuhan gas domestik diperlukan infrastruktur, dikarenakan kebutuhan yang terus meningkat dan penemuan lapangan gas yang relatif besar. Namun, memang sempat menjadi perdebatan, meski Indonesia memiliki cadangan gas lebih banyak daripada minyak, mengapa untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, terutama industri manufaktur, masih juga belum bisa sepenuhnya.
Di sisi lain, harga gas untuk industri dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga gas yang diekspor. Kegiatan ekspor gas memang sudah berlangsung sejak perang Timur Tengah di 1973. Saat itu, tujuannya sebagai tambahan pendapatan negara selain minyak mentah. Tanpa disadari, ternyata permintaan gas dalam negeri meningkat, namun tidak diiringi dengan infrastruktur. Akibatnya, negara ini terancam defisit energi gas dengan kebutuhan yang terus tumbuh.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro pernah menjelaskan, hingga saat ini, gas masih dianggap sebagai produk sampingan. Indonesia masih menjadikan minyak sebagai energi utama. Kalau ada yang bilang krisis gas, itu sebenarnya adalah akibat keterbatasan infrastruktur. Selain itu, gas baru bisa dikembangkan kalau ada pembelinya.
Edy mengakui, ketergantungan Indonesia pada Bahan Bakar Minyak (BBM) turut membuat gas kurang memiliki peran vital. Misalnya, harga BBM di Indonesia justru terendah di dunia. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat (AS), Timor Leste, dan Filipina, harga BBM bisa mencapai Rp10-12 ribu per liter. Bahkan Myanmar menjual BBM dengan harga keekonomian, padahal negara itu belum lama merdeka.
Ini diperparah dengan persoalan infrastruktur yang terbatas. Edy mengatakan, peran pemerintah hanya 0,5% dalam penyediaan infrastruktur gas melalui PT Perusahaan Gas Negara (PGN), sementara sisanya dilakukan swasta. Sehingga, dia menegaskan, jangan saling menyalahkan. Kalau Natuna dengan potensi gas yang begitu besar saja tetap tidak bisa mengalirkan ke mana-mana, itu karena tidak ada infrastrukturnya.
Tetapi, upaya pemerintah juga tidak berhenti begitu saja karena telah merencanakan pembangunan empat kilang pengolahan gas alam cair (LNG) akan dibangun hingga 2022. Keempat kilang LNG yang akan dibangun yaitu:
1. Train 3 kilang Tangguh di Teluk Bintuni, Papua dengan kapasitas 3,8 juta mtpa
2. Kilang Donggi Senoro yang selesai dibangun 2014 dengan kapasitas 2 mtpa
3. Kilang Masela yang beroperasi pada 2016 dengan kapasitas 4,5 mtpa
4. Kilang Natuna LNG pada 2022.
Khusus pembangunan untuk train 3 Kilang Tangguh, Pemerintah dan BP Plc, perusahaan minyak dan gas asal Inggris, telah menyepakati sejumlah butir pengembangan kilang dengan nilai investasi US$ 12 miliar. Sebanyak 24 kargo per tahun dari hasil train 3 tersebut akan diperuntukkan bagi PT Perusahaan Listrik Negara, sebesar 40% dari total produksi kilang Tangguh train 3. Komitmen BP Plc untuk mengembangkan Train 3 Tangguh pertama kali disampaikan perusahaan tersebut kepada Menteri ESDM Jero Wacik pada Juli 2012 dalam pertemuan di London. (anovianti muharti)
PHE ONWJ dan MUJ ONWJ Tandatangani Perjanjian Pengalihan PI 10% pada Wilayah Kerja ONWJ 
Chevron Mulai Studi Proyek Indonesia Deepwater Development 
Proyek Pertamina Paku Gajah Penuhi Kebutuhan Gas di Sumbagsel
Komentar