MigasReview, Jakarta – Lambatnya proses perizinan di sektor minyak dan gas (migas) tidak hanya merugikan para investor tapi juga negara. Bahkan menurut Chairman PT Sele Raya Merangin Dua Eddy Tampi, satu dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS), akibat berlarut-larutnya proses perizinan, kerugian yang diderita negara lebih besar daripada akibat perbuatan para koruptor.

Eddy memiliki hitung-hitungan berapa miliar dolar AS yang menguap karena seharusnya produksi bisa dilakukan ketika harga minyak di atas US$ 100 per barel, namun baru mencapai produksi puncak ketika harga di bawah US$50 per barel.

Berikut penjelasannya kepada MigasReview akhir pekan lalu.

Apa yang menjadi keprihatinan terbesar Bapak terkait permasalahan sektor migas?

Produksi minyak nasional hancur dari tahun ke tahun. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional sebanyak 1,5 juta barel perhari, sedangkan yang mampu diproduksikan di dalam negeri 800 ribu barel saja. Indonesia tekor kurang lebih 700 ribu barel per hari, dan itu harus diimpor. Bayarnya pakai dolar lagi padahal saat ini satu dolar AS sudah Rp 13.200.

Pemerintah terus berusaha memperbaiki iklim investasi sektor migas. Apa yang kurang?

Terus terang, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi hambatan karena harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian-kementerian yang lain (sebelum memberikan izin investasi). Misalnya satu kementerian memberikan rekomendasi selama 6 bulan atau satu tahun, ya sama juga bohong.

Sebenarnya masalah minyak kita tinggal mengebor, tapi untuk itu saja sulit sekali. Padahal untuk mengebor minyak, negara memakai dana investor. Jika gagal negara tidak perlu bayar. Dan sebelum dilakukan pengeboran, negara mengadakan tender terbuka untuk pelaksanaan pengeborannya. Negara tidak mengeluarkan satu dolar pun untuk mencari minyak. Namun kenapa izin dipersulit?

Ada gambaran berapa kerugian yang disebabkan keterlambatan perizinan dan pembebasan lahan?

Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Limited (MCL) mengalami keterlambatan produksi 3 tahun. Seharusnya pada 2011 sudah dapat diproduksikan, namun baru bisa pada Desember 2014 dengan kapasitas produksi 40 ribu barel per hari dan puncak produksinya 165 ribu barel per hari pada pertengahan 2015. Keterlambatatan itu disebabkan perizinan dan pembebasan lahan.

Jadi jika dihitung-hitung, kita bisa mengetahui berapa besarnya kerugian negara dengan asumsi harga minyak pada saat itu sebesar US$100 dollar per barel :

165.000 barrel oil per day (bopd) x 30 hari x 36 bulan x US$100 = US$17,8 miliar.  

Belanja operasional = 165.000 bopd x 30 hari x 36 bulan x US$20 = US$3,6 miliar.

Pengembalian investor = US$3 miliar.

Jika bagian negara 85 persen dan investor 15 persen, maka negara seharusnya mendapatkan pendapatan dari 3 tahun lalu sebanyak US$17,8 miliar  – US$3,6 miliar –  US$ 3 miliar = US$11,2 x 85% = US$9,5 miliar.

Kerugian negara dalam 3 tahun karena keterlambatan produksi sebanyak US$ 9,5 miliar. Kerugian pemerintah daerah sebesar 15,5 persen kurang lebih US$1,472 miliar, dan pemerintah pusat sebesar 84,5 persen sebanyak US$8,027 miliar.

Jika Lapangan Banyu Urip berproduksi 165.000 ribu barel per hari pada pertengahan 2015 ketika harga minyak dunia diperkirakan anjok di level US$50 per barel, maka penerimaan negara berkurang sebanyak US$9,5 miliar dalam 3 tahun.  Dengan dana sebesar sebanyak US$9,5 miliar, pemerintah seharusnya bisa menggunakannya untuk membangun sekolah, jalan, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan dan lain-lain. Permasalahan seperti ini yang dibiarkan oleh pemerintah namun permasalahan bupati yang korupsi miliaran rupiah yang cepat ditindak.

Sejumlah pihak menilai, iklim investasi migas di Indonesia masih menarik. Bagaimana pendapat Bapak?

Untuk mencari investor hulu migas, pemerintah harus setengah mati. Jangan pikir gampang. Bisnis di migas itu memerlukan ratusan bahkan miliaran dolar AS dengan risiko yang tinggi. Namun setelah investor datang , mereka dilecehkan begitu dengan dipersulit perizinannya. Padahal investor bisa memilih untuk menempatkan dana mereka ke mana saja. Dengan modal jutaan dolar, mereka bisa berbisnis apapun di Wall Street.

Apakah Indonesia masih mempunyai peluang untuk menaikkan produksi minyak?

Secara teknis, ada 250 sumur development yang izinya dipersulit. Kalau dikembangkan, risiko kegagalannya hanya 20 persen dengan tingkat keberhasilan 80 persen. Katakan ada 250 sumur migas dengan keberhasilan 80 persen, maka yang akan berhasil ada 200 sumur migas. Kalau umpama setiap sumur itu menghasilkan 500 barel per hari, tentunya akan ada pasokan minyak 100 ribu barel perhari dari dalam negeri. (tyo raha)