MigasReview, Jakarta – Selama perjalanan panjang mengatur distribusi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), banyak tantangan yang dihadapi Djoko Siswanto sebagai Direktur Direktorat Bahan Bahan Minyak Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelum kemudian dipindah ke posisi Direktur Gas Bumi BPH Migas.

Dalam perjalanan karier di BPH Migas tersebut, suka duka dialaminya, mulai dari saat konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kg, impor liquefied petroleum gas (LPG) yang terus meningkat, hingga tantangan yang harus dihadapi ketika pemerintah memangkas dan pada akhirnya menghapus subsidi atas Premium.

Djoko merasakan tantangan yang sangat besar ketika menduduki posisi yang memungkinkannya mengatur distribusi BBM dibandingkan posisi saat ini yang relatif tidak terlalu banyak masalah.

Salah satu tantangan yang pada akhirnya menumbuhkan kebahagiaan adalah ketika pemerintah mengumumkan pemangkasan subsidi sehingga negara bisa menghemat triliunan rupiah.

Berikut penuturannya kepada MigasReview beberapa waktu lalu:

Salah satu problem terbesar yang saya hadapi ketika di Direktorat BBM di era pemerintahan SBY-JK 2004-2009 adalah menyangkut minyak tanah. Saat itu subsidi minyak tanah sangat besar hingga konsumsinya mencapai separuh dari BBM transportasi seperti Premium dan Solar. Sehingga, tekad saya adalah bagaimana subsidi minyak tanah tepat sasaran. Caranya, mulai dari pakai kartu, melakukan survei, dan segala macam untuk menerapkan distribusi tertutup.

Sudah banyak yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan minyak tanah. Kami berpikir keras bagaimana caranya mengganti minyak tanah yang pada waktu itu banyak disalahgunakan, salah satunya untuk pencampuran.

Kami pernah menggantikan minyak tanah dengan minyak bakar dan briket, hingga pada akhirnya menggantikan minyak tanah dengan Elpiji 3 kg. Tantangannya, pada awal program konversi, banyak tabung yang meledak dan banyak tentangan dari para agen minyak tanah. Hingga pada akhirnya, konversi minyak tanah ke Elpiji berhasil. Itu adalah sebuah kepuasan bagi saya.

Namun sebenarnya kami sudah mengetahui dari awal bahwa jika suatu saat nanti konversi minyak tanah ke gas berhasil, maka akan menjadi masalah. Sekarang kita lihat, makin hari permintaan Elpiji 3 kg makin tinggi. Tadinya, Indonesia tidak impor LPG tapi kini menjadi impor karena suplainya terbatas.

Indonesia juga kekurangan kilang LPG sehingga ketergantungan kepada suatu negara penghasil LPG semakin besar. Akibatnya, negara tersebut menetapkan harga LPG semaunya sehingga dari tahun ke tahun harga LPG semakin meningkat.

Tantangan Menaikkan Harga BBM

Di samping permasalahan konversi minyak tanah ke Elpiji, permasalahan yang menyimpan suka duka yang cukup besar adalah ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Pengurangan subsidi BBM ini banyak sekali mendapat tantangan. Demontrasi terjadi di mana-mana. Tantangan terhadap kebijakan ini juga banyak mengandung muatan politis. Saya betul-betul menikmati peristiwa itu. Dan kini, di era pemerintahan Joko Widodo,, subsidi Premium dihilangkan ketika harga minyak dunia sedang turun.

Sebagai Direktur BBM BPH Migas ketika itu, ini membahagiakan karena negara bisa menghemat 1,6 juta kilo liter BBM  bersubsidi di masyarakat sehingga negara bisa menghemat subsidi triliunan rupiah.

Jika dibandingkan dengan kuota BBM subsidi 2014 sebanyak 4,6 juta kilo liter, jumlah tersebut sama seperti kuota 2012 padahal setiap tahun kendaraan bertambah satu juta. Artinya apa? Berdasarkan logika, ada penyalahgunaan selama ini. Data memperlihatkan penyalahgunaan yang luar biasa, hingga saya ikut ke lapangan untuk menangkap pelaku penyalahgunaan BBM, berkerja sama dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan.

BPH Migas tidak hanya berhasil mengurangi suplai yang disalahgunakan, namun juga mengurangi permintaan BBM bersubsidi.

Salah satunya di PT Perusahaan Listrik Negara yang kini tidak lagi diperbolehkan memakai BBM bersubsidi. Kami melakukan verifikasi ke lapangan dan menemukan Pertamina masih memberi BBM bersubsidi ke PLN dengan nilai subsidi Rp4 triliun. Pada akhirnya, semua pejabat yang tidak mengubris larangan tersebut diganti.

Selain di PLN, BPH Migas menghapus semua kuota BBM bersubsidi untuk industri. Kami larang kendaraan pertambangan, perkebunan dan kendaraan dinas dengan pelat merah untuk memakai BBM bersubsidi.

Ketika di Direktorat BBM BPH Migas, komitmen saya adalah mendistribusikan BBM bersubsidi kepada masyarakat secara tepat.

Ketika saya belum puas mengatur distribusi BBM bersubsidi, saya dipindahkan menjadi Direktur Gas Bumi BPH Migas karena sesuai dengan background saya.

Direktorat Gas Bumi tidak terlalu memiliki banyak permasalahan. Saya hanya perlu perbaiki yang masih menjadi kurang. Ibarat perahu, jalannya tidak stabil. Jadi perlu dibenahi agar jalannya cepat.

Hal yang menjadi kosentrasi saya di Direktorat Gas Bumi adalah tarif harga gas hingga saya menempuh S3 untuk memperdalam tarif toll free. (tyo raha)