Hindari Uncommitted cargo

Pemerintah Minta PLN Serap LNG dengan Baik

30 October 2017, Editor Anovianti Muharti

Oppie Muharti | MigasReview.com
Oppie Muharti | MigasReview.com
facebook
10
twitter
google+
0
linkedin
1

MigasReview, Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial meminta kepada PT PLN (Persero) melakukan penyerapan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dengan baik untuk menghindari uncommitted cargo yang mengakibatkan LNG dalam negeri harus dijual di pasar spot.

Seperti yang dilansir migas.esdm.go.id, Sabtu (28/10/2017), pada 2016, PLN hanya menyerap kira-kira sekitar 75% LNG yang dialokasikan untuk domestik. Sedangkan untuk 2017, sampai saat ini PLN baru menyerap 85% dari alokasi. Alhasil, terjadi uncommitted cargo yang harus dijual ke luar negeri lewat pasar spot.

"Dua tahun terakhir memang penyerapan dari pada PLN turun. Kalau tidak salah 2016 itu 75%, tahun 2017 sampai saat ini baru 85%. Jadi boleh dibilang memang ada beberapa tidak terserap. Maka dampaknya adalah ada uncommitted cargo yang harus dilempar ke spot market,” katanya.

Untuk menekan terjadinya uncommitted cargo, Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, juga berupaya mencari pembeli gas.

"Kemarin Pak Menteri ESDM ke Jepang, kita bicara sama buyers kita, agar kita dua-duanya punya visi yang sama, menghindari adanya spot cargo. Jadi kita kemarin ke Jepang untuk dalam rangka antisipasi (spot cargo), tapi di saat yang bersamaan kita minta PLN betul-betul melakukan penyerapan dengan baik,” ujar Ego.

Kurangnya infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab banyak LNG tak terserap di dalam negeri. Terkait Infrastruktur ini, kepada penyedia teknologi di Jepang, Menteri ESDM telah meminta agar disiapkan rig base platform power plant atau teknologi 3 in 1 yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Pak Menteri sudah minta ke para suplier teknologi di Jepang, yang dibutuhkan di Indonesia itu teknologi yang kita sebut 3 in 1 yaitu storage, regasification, langsung turbin. Karena pulau-pulau kita kecil, nggak mungkin kita di Ambon, di Papua kita bangun full power plant karena ongkosnya mahal sekali. Kita minta ke penyedia provider untuk menyediakan rig base platform power plant. Jadi small tapi 3 in 1,” papar Ego.

Dengan adanya fasilitas ini, lanjut dia, akan memudahkan Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan energi di wilayah kepulauan.

“Kalau Jawa memang butuh FSRU. Tapi kalau di pulau-pulau yang kecil seperti Maluku yang memiliki 1.800 pulau, tentu kita pilih yang kecil seperti rig base platform power plant. Jadi ada storage, regasification, langsung di situ dibangun pembangkit listriknya,” tambahnya.


Artikel Terkait

Kebutuhan Gas Akan Terus Meningkat

Tantangan Distribusi Gas di Negara Kepulauan

Pemerintah Indonesia Mengharapkan Keterlibatan Investor untuk Bangun Infrastruktur Gas dan LNG 

Menata Bisnis LNG Indonesia

Komentar

Artikel Lainnya ×
 
 
 
 
 

PLN Peroleh Total Pinjaman Rp16,3 Triliun

MigasReview, Jakarta - PLN mendapatkan pinjaman Kredit Investasi dari sindikasi Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank Nasional dengan total Rp 16,3 triliun melalui skema konvensional dan syariah, masing-masing sebesar Rp12 triliun dan Rp4,3 triliun. Pinjaman…