MigasReview, Jakarta - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan impor dan memperkuat devisa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan strategis mulai dari Penataan ulang proyek ketenagalistrikan, Penerapan mandatori B20, meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), hingga kebijakan hasil ekspor sumber daya alam untuk penguatan devisa nasional.

"Arahan Bapak Presiden kalau melihat konstitusi UUD 1945 dan semua Undang-Undang turunannya, semua sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara ringkas, saya selalu mengatakan, kalau di Undang-Undang, baik Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Migas, tidak ada tambang dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh privat atau swasta, tidak ada, semua dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, kalau dilakukan ekspor, uangnya harus kembali," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan^esdm.go.id.

Untuk itu Jonan mengungkapkan, bahwa Kementerian ESDM akan menetapkan peraturan bahwa semua ekspor harus pakai letters of credits (LC). Di samping itu, hasil ekspor juga 100% harus kembali ke Indonesia, baik dalam bentuk Dollar Amerika atau ditempatkan di bank-bank Pemerintah Indonesia di luar negeri.

"Saya kira itu tidak ada masalah. Kita akan buat mekanisme, kita akan minta buktinya mana uang yang kembali, ekspor sekian 'kan kita bisa hitung pakai LC, uangnya sudah kembali belum ke Indonesia. Jika uang hasil ekspor tersebut tidak kembali, perusahaan dapat dikenakan sanksi untuk mengurangi ekspornya," tambahnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Aryono mengatakan, bahwa Ditjen Minerba akan melakukan pemantauan dengan meminta laporan setiap bulan dari perusahaan untuk mengevaluasi apakah perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak, yaitu harus meletakkan uangnya di bank devisa di Indonesia atau Bank Pemerintah Indonesia di luar negeri.

"Bagaimana kalau dia tidak memenuhi syarat? Ditjen Minerba sedang memikirkan sanksinya berupa pengurangan produksi. Jadi kita lihat per bulannya berapa dan akan kita tetapkan kira-kira berapa pantas untuk diberikan pengurangan produksi," ungkap Bambang.

Sementara di sektor Ketenagalistrikan, Jonan menjelaskan bahwa dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang direncanakan, yang belum mencapai financial close dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya jumlahnya sebesar 15.200 MW.

"Jadi digeser sesuai dengan kebutuhan permintaan kelistrikan nasional, tapi bukan dibatalkan. Kapasitas pembangkit yang ditunda, mestinya Commercial Operation Date (COD) 2019 ditunda ke tahun 2021 sampai 2026. Itu mungkin bisa mengurangi beban impor sekitar kira-kira US$8 miliar sampai US$10 miliar, jadi digeser," imbuh Jonan.

Jonan memastikan, bahwa pergeseran ini tidak mengurangi target Pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi 99% di tahun 2019.

"Kalau misalnya ditanya hari ini, mungkin sudah 97,13% hingga 97,14%. Akhir Tahun (2018) 97,50% pasti tercapai," terangnya.

Produk Dalam Negeri

Mengenai rencana impor barang juga berlaku untuk sektor hulu migas, sektor ketenagalistrikan, minerba dan juga Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

"Prinsipnya, kita tidak akan menyetujui masterlist detil untuk rencana impor yang bisa digantikan produknya oleh produk yang sudah dihasilkan atau manufaktur di dalam negeri. Dua catatannya, satu memenuhi kualitas, spesifikasinya sama dan kedua kualitasnya juga mencukupi. Arahan Bapak Presiden harus didorong penggunaan produk di dalam negeri," jelasnya.

Sementara terkait penerapan B20 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2018, Pemerintah akan melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh dan menampung apa yang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu.

"Tujuan untuk mencapai penerapan B20 ini harapannya bisa menghemat devisa kira-kira sekitar US$2,3 miliar untuk 4 bulan, September sampai Desember 2018. Kalau tahun depan, secara total mungkin bisa menghemat lebih dari US$3,3 miliar. Ini termasuk juga PLTD yang dioperasikan oleh PLN. Malah kami juga minta ke PLN dalam dua tahun agar PLTD yang kapasitas operasionalnya sudah rendah, itu bisa diganti dengan 100% minyak kelapa sawit," lanjut Jonan.

Terakhir, terkait produksi kontraktor minyak non Pertamina yang produksinya harus ditawarkan ke Pertamina, Jonan mengungkapkan bahwa saat ini peraturan mengenai hal tersebut terus dimatangkan.

"Kami juga sedang mengatur, bahwa produksi minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor asing atau kontraktor Non Pertamina itu mekanismenya harus ditawarkan juga ke Pertamina untuk beli. Jadi jangan produksi kita dilelang di Singapura, nah Pertamina karena butuh juga impor minyak mentah beli ke Singapura, ini kan lucu. Minyak kita dikirim ke luar negeri, minyak dari luar negeri kita impor ke sini," tutup Jonan.